Panwascam Tuding Bupati Kampanye di Luar Cuti

Kamal: Tak Perlu Izin di Hari Sabtu-Minggu

Ilustrasi Kampanye / Foto: Net

SUMBAWA - Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, dinilai oleh Panwascam Labuhan Badas telah melakukan kampanye di luar cuti. Dimana yang bersangkutan menghadiri dan berorasi dalam kegiatan tatap muka pasangan calon nomor urut dua di Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Sabtu (26/9) malam lalu. 

Ketua Panwascam Labuhan Badas, Mursan mengatakan, bahwa Bupati yang juga Ketua Partai Hanura Kabupaten Sumbawa menghadiri pertemuan terbatas di lokasi itu. Menurutnya Bupati sempat berorasi dalam pertemuan itu. 

''Intinya, ketika hadir di dalam kampanye tanpa jadwal cutinya, maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Terlepas yang bersangkutan melakukan orasi atau tidak," ujarnya.

Selaku Panwascam, persoalan ini akan disampaikan kepada Panwas Kabupaten Sumbawa. Sebab, pihak Panwas yang memiliki kewenangan lebih lanjut. Terlepas apakah hal ini akan diproses lebih lanjut atau tidak, itu merupakan kewenangan Panwas Kabupaten. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada Panwas Kabupaten.  

Sementara itu Ketua Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati 'Saat-Jaya'. 

Kamaluddin menjelaskan, bahwa bupati tidak perlu meminta izin kampanye pada hari Sabtu dan Minggu. ''Karena itu adalah hari libur,'' ujar Kamal yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini. Dan sebelum JM mengikuti setiap kegiatan kampanye, kata Kamal, JM (sebutan nama bupati) juga selalu memperhatikan izin cuti. Kamal mengatakan sah-sah saja pihak Panwascam mengatakan hal itu, namun diharapkan bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 

Terpisah, Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat mengaku sudah mendapat informasi secara lisan dari Panwas Kecamatan Labuhan Badas. Karena itu, pihaknya menunggu laporan resmi dari Panwascam. ''Sampai saat ini bentuk tertulis hasil pengawasannya belum kami dapatkan. Kita tunggu hasil laporan Panwascam Labuhan Badas," kata Syamsi, akrabnya disapa. 

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa mengungkapkan, Gubernur NTB memberikan izin cuti kampanye kepada Bupati Sumbawa selama 9 hari kerja. Dengan jadwal mulai dari Bulan September hingga Desember 2015. Untuk September adalah pada tanggal 15, 17, 20, 23, 27, dan 29. Berlanjut ke Bulan Oktober yaitu pada tanggal 4, 18, 26 dan 29. Untuk Bulan November pada tanggal 2, 8, 16, dan 22, dan berakhir pada tanggal 1 Desember. 

Dalam surat izin cuti ini juga disebutkan lokasi kampanye Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik yaitu Kecamatan Empang, Moyo Hilir, Lenangguar, Lopok, Buer, Plampang, Moyo Utara, Maronge, Lunyuk, dan Unter Iwes. Kemudian, Labangka, Utan, Lantung, Moyo Hulu dan berakhir di Kecamatan Sumbawa. (run/r8)

Dikbudpora Yakin Tak Menyimpang

Pengadaan Tablet Diperiksa Kejari 

Suhrawardi / Foto : Lombokpost.net

TANJUNG - Langkah Kejari Mataram mengusut dugaan korupsi pengadaan 170 tablet di Lombok Utara, diapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Lombok Utara.

”Biarkan berproses,” ujar Kadis Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardi singkat pada wartawan kemarin(29/9).

Namun, dia enggan berkomentar banyak terkait langkah Kejari tersebut. Suhrawardi hanya mengatakan, pihaknya menghargai proses hukum yang akan dilakukan jika penyelidikan dilakukan Kejari Mataram.

”Kita tidak usah berbalas pantun, biarkan proses hukum berjalan saja,” tandasnya. “Persoalan ini saya kira terjadi di beberapa daerah di NTB,” imbuhnya lagi.

Untuk diketahui, pembelian tablet dilakukan untuk 145 SD, 15 SMP dan 10  SMA/SMK menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah. Suhrawardi sendiri membantah penggunaan dana BOS ini menyalahi aturan.

Sementara itu, meski tidak secara spesifik disebutkan aturan untuk membeli tablet itu, namun menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbudpora Lombok Utara Furqan, dalam aturan itu tertuang untuk peningkatan mutu pendidikan. Karena, setiap kepala sekolah sekarang ini dituntut untuk melek teknologi.

Didalam tablet tersebut terdapat 400 aplikasi terkait pendidikan yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Terkait indikasi adanya mark up di dalam pembelian tablet dengan menggunakan dana BOS tersebut, juga dibantah.

Sementaa itu, Kepala Kejari Mataram Rodiansyah mengakui telah menerbitkan surat tugas untuk mendatangi instansi terkait dan penerima tablet untuk mengumpulkan keterangan dan data pengadaan tablet tersebut. Salah satunya adalah Kabid Dikdas Dikbudpora Lombok Utara.

Namun Rodiansyah menegaskan, pihaknya baru mengumpulkan data dan keterangan belum sampai dalam tahap pemanggilan. ”Belum ada yang dipanggil. Kalau sudah memenuhi unsur , baru kami panggil,” ujar Rodiansyah pada Lombok Post. (puj/r10)

Pohon Tumbang, Lalu Lintas Macet

TUMBANG: Sebatang pohon berukuran sedang tumbang dan menghambat arus lalu lintas Pemenang-Tanjung, kemarin.

TANJUNG - Satu pohon berukuran sedang yang ditanam di ruas jalan raya Tanjung, tepatnya di Desa Sokong, Selasa siang tumbang ke arah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, arus lalu lintas macet total.

”Kejadiannya sekitar jam 14.00 Wita, saat itu ada seorang pengendara yang lewat untung tidak ketimpa,” ujar Wawan, saksi mata.

Pada saat kejadian, memang angin sempat berhembus kencang. Diperkirakan akibat angin kencang dan kondisi pohon yang sudah tua, akhirnya tumbang. ”Mungkin karena sudah tua dan tadi juga anginnya sempat kencang,” kata pria berambut panjang ini.

Pantauan koran ini, akibat pohon tumbang tersebut arus lalu lintas dari Pemenang-Tanjung maupun sebaliknya tersendat. Setelah pohon tumbang, tampak petugas PLN langsung memadamkan sementara aliran listrik dan memperbaiki kabel listrik yang tertimpa pohon tersebut.

Terpisah, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Lombok Utara Dewa Purwa mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan personelnya untuk membersihkan pohon tumbang yang menutupi sebagian ruas jalan. ”Tadi sudah dikabari warga, langsung saya turunkan personel untuk meminggirkan pohon tersebut,” katanya.

Ditambahkannya, pohon tersebut tumbang diperkirakan karena angin kencang yang terjadi. ”Ini karena cuaca, usia pohon belum termasuk tua,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Purwa mengatakan ke depannya pihaknya akan memeriksa seluruh pohon-pohon perindang yang berada di pinggir jalan.

Jika memang ada pohon yang sudah tua dan lapuk maka akan diganti dengan yang baru. ”Kita belum punya payung hukum untuk penataan kota ini sedang kita ajukan raperdanya. Semoga cepat selesai dan kita bisa melakukan penataan,” pungkasnya. (puj/r10)

Istri Kepergok Selingkuh, PA Tempat Berlabuh

Suami Melempem, Brondong Jadi Alternatif 

Ilustrasi Selingkuh / Foto: Lombokpost.net

Perselingkuhan selalu jadi momok bagi sebuah pernikahan. Apalagi, salah satu pihak, suami atau isteri tidak setia dengan pasangannya. Mencari kepuasan di luar cenderung jadi pilihan. Berikut kisah kehidupan rumah tangga Mr Hans dan Mbak Tum, warga Kecamatan Woha.

 ***

MBAK Tum (bukan nama sebenarnya), 42 tahun, merupakan tipe wanita pendiam. Lebih senang di rumah dan jarang bersolek seperti perempuan pada umumnya.

Namun, tiba-tiba berubah. Suka merias diri. Jika sebelumnya, hanya belanja depan rumah, kemudian lebih senang pergi belanja ke pasar.

Perubahan yang terjadi pada isterinya, awalnya  tidak membuat Mr Hans curiga. Karena dia sangat paham dengan sifat wanita yang telah dipacarinya selama lima tahun dan telah belasan tahun hidup bersamanya.

Lama-kelamaan, Mrs Hans mulai curiga. Karena ketika Mbak Tum belanja ke Pasar, lama baru pulang ke rumah.

Usut punya usut, ternyata Mbak Tum kecantol dengan brondong yang lebih muda dan lebih tampan dari suaminya. Mbak Tum, lupa dengan statusnya yang masih terikat pernikahan dan punya dua orang anak yang mulai tumbuh jadi gadis.

Mbak Tum terlena dengan rayuan gombal pemuda brondong. Apalagi kata-kata manis yang melenakan itu, tidak pernah dia dengar dari mulut Mr Hans.

Akibatnya, Mbak Tum lupa diri. Brondong itu tidak hanya dipacarinya, tapi juga dia berikan apa yang menjadi hak suaminya.

Naifnya, perselingkuhan Mbak Tum dengan brondong tersebut dipergoki langsung oleh Mr Hans.

Saat itu emosi Mr Hans tidak karuan. Marah, muak, benci bercampur jadi satu. Mr Hans sama sekali tidak menyangka, isteri yang begitu dicintai, tega menghianatinya seperti itu.

Padahal, selama belasan tahun menikah, Mr Hans telah menunaikan kewajibanya sebagai suami yang baik.

Tapi apa yang diberikan Mr Hans, ternyata belum memuaskan Mbak Tum. Meski secara ekonomi cukup, tapi secara bathin, Mbak Tum masih ingin lebih. Dia pun mencari pelampiasan dari pria lain.

‘’Alasan dia selingkuh, karena tidak puas secara bathin,’’ tutur Mr Hans kepada Radar Tambora, saat ditemui di Kantor Pengadilan Agama Raba Bima, kemarin(29/9).

Penghianatan dilakukan Mbak Tum benar-benar membuat hati Mr Hans remuk redam. Tidak ada lagi harapan bagi Mr Hans mempertahankan biduk rumah tangga yang telah belasan tahun mereka bangun.

Mrs Hans telah menutup pintu maaf untuk isterinya. Apalagi, perbuatannya itu tidak hanya melanggar  etika dan norma adat, tapi juga hukum agama.

Kini rumah tangga Mr Hans dan Mbak Tum berada di ujung tanduk. Perceraian sudah di depan mata. Dua orang buah hati mereka kini telah hidup bersama dengan Mr Hans. Sementara Mbak Tum tinggal bersama kedua orang tuanya.

“Anak-anak semua ikut saya, tidak ada yang mau ikut ibunya. Anak-anak sudah besar, mereka mengerti dengan masalah yang terjadi,’’ katanya.

Kejadian itu diakui Mr Hans membuat dua orang anak mereka benci dengan ibunya. Mereka bahkan tidak mau berhubungan dengan ibunya.

Kasus perceraian Mr Hans dengan Mbak Tum kini masuk ke tahap mediasi. Namun Mbak Tum tidak hadir. Meski PA sudah layangkan surat panggilan sejak satu minggu lalu. (Yety Safriati/Bima)

Bupati HBY : Pejabat Tak Perlu Pintar

"Curhat" Jelang Lengser

DOMPU - Jabatan Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin tinggal menghitung hari atau tepatnya pada 18 oktober mendatang harus menanggalkan jabatan sebagai Bupati karena sudah berakhir.

Banyak hal yang menjadi cacatan Bupati yang biasa disapa HBY ini, terutama dalam menata organisasi pemerintahanya. Menurutnya dalam menggerakan roda organisasi pemerintah harus semua bergerak dan masing-masing bertanggung jawab terhadap wewenang dan tugas.

Dalam mengangkat pejabat yang akan membantu Bupati diakuinya ternyata tidak perlu mengandalkan kepintaran. Melainkan mereka yang memiliki loyalitas terhadap pekerjaan. ‘’Ternyata pejabat tidak perlu pintar, tapi loyalitas terhadap pekerjaan itu yang dibutuhkan,’’ ungkapnya dihadapan ratusan guru dan kepala sekolah saat sosialisasi kemarin.

Karena menurutnya pekerjaan yang akan dilakoni sang pejabat sudah ada aturan dan mekanismenya, tinggal yang dibutuhkan adalah dedikasi, loyalitas dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban.

HBY memang sejauh ini dikenal Bupati yang tidak banyak memutasi pejabat didaerah. Selama menjabat HBY hanya beberapa kali melakukan mutasi jabatan terutama untuk eselon II, III da IV dilingkup Pemkab Dompu.

Kondisi ini membuat nyaman sebahagian pejabat yang dibawahnya, tetapi disisi yang lain HBY dianggap loyo dan tak bertaring dalam menata orgasasi pemerintahanya. (am/r8)

Dibalik Pemberlakuan Perbub MBLB 2015

Untuk Genjot PAD, Dikeluhkan Pengusaha

SIAP JALAN: Dua truk pengangkut material sebelum berangkat ke tempat pemesan di luar Lotim, kemarin. / Foto: Lombokpost.net

Perbup Nomor 18/2015 terkait Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berlaku awal Oktober. Pemerintah berharap PAD bisa digenjot dari aturan baru ini. Namun suara sumbang dari sejumlah pengusaha, kencang terdengar.

***

MINERAL bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dulunya dikenal dengan nama galian C sangat banyak jenisnya di Lombok Timur. Mulai dari pasir, tanah uruk, batu krikil, dan belasan material lainnya bisa dijumpai di Gumi Selaparang. Karena itulah, pemerintah memaksimalkan potensi tersebut dengan memberi izin seluas-luasnya untuk penambangan di berbagai titik.

Hasilnya, tak hanya untuk daerah Lotim saja. Tak sedikit mineral ini yang dikirim juga ke luar daerah. Memaksimalkan potensi tersebut, rencananya 1 Oktober besok, aturan baru segera diterapkan. Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18/2015. Dengan aturan baru, penyesuaian atas inflasi dan harga kekinian dilakukan. Perbaikan tersebut diharap bisa memberi dampak signifikan pada perubahan pemasukan, kendati belum ada hitung-hitungan resmi.

”Jelas semangat menambah PAD itu ada dalam aturan yang baru,” kata Iswan Rakhmadi, Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, kemarin (29/9).

Peningkatan PAD tersebut tentu dihajatkan juga meningkatkan kemakmuran masyarakat Lotim. Dengan adanya penambahan PAD itu, uang yang dihasilkan diputar untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, hingga kini aturan baru itu masih menuai pro dan konta, khususnya di kalangan pengusaha. Mereka merasa keberatan dengan pertambahan nilai yang sangat besar. Padahal, aturan lama saja masih sangat memberatkan.

”Kalau meningkat berkali-kali lipat, tentu saja buat kita jadi berat,” kata Sukmawan, seorang sopir truk yang biasa mengangkut beragam material.

Sejumlah pertentangan itu dibenarkan Kasatpol PP Lotim Salmun Rahman. Ia mengatakan hingga kini masih ada suara sumbang dari pengusaha. Sebagai pihak yang ditugasi membantu penarikan, ia juga menjelaskan agak sulit melakukan hal tersebut.

”Tapi kita lihat saja nanti, akan diusahakan semaksimal mungkin sesuai aturan,” ucapnya. (Wahyu Prihadi/Selong)

DPO Begal Spesialis Warga Asing Dibekuk

Berusaha Kabur, Betis Kanan Dihadiahi Peluru

Ilustrasi Begal / Foto:Net

PRAYA - Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk satu dari lima pelaku begal spesialis warga asing, inisial SN di kediamannya di Dusun Selenggaran Desa Bilelando Praya Timur Sabtu (26/9) kemarin. Pria yang berumur 27 tahun itu pun dihadiahi peluru timah panas, yang bersarang di betis kanan lantaran berusaha melarikan diri.

Pelaku yang satu itu, terakhir melakukan aksi begalnya pada 10 Agustus lalu, korbannya adalah warga asing asal Spanyol atas nama Andrean Marthine Pryorito, tempat kejadian perkara (TKP) dijalan raya Peras Desa Kidang, Praya Timur. Kapolres Loteng AKBP Nurodin SIK membenarkan pencidukan pelaku yang dimaksud.

“Untuk meringkus pelaku itu, kami turunkan 15 personil berpakaian lengkap dan preman. Masing-masing enam personil Buser dan Brimob, serta dibantu tiga staf Polres,” katanya, kemarin (29/9).

Dikatakannya, pelaku inisial SN ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sejak laporan pertama pada 10 Agustus lalu nomor 37/VIII/2015/NTB/Res. Loteng dan terakhir 30 Agustus nomor  42/VIII/2015/NTB/Res. Loteng. Atas dasar itulah, polisi bergerak cepat, mencari tahu posisi pelaku. Nama, alamat dan identitasnya disebar ke masyarakat.

Tidak butuh waktu lama meringkus pelaku, begitu diketahui pelaku pulang rumah, ungkap Nurodin polisi langsung melaksanakan penggerbekan. Pelaku pun berusaha melarikan diri. Untungnya, personil siaga dan mereka melepaskan beberapa kali tembakan peringatan, namun tidak diindahkan pelaku. Alhasil, mereka terpaksa melumpuhkan pelaku, dengan memberikan hadiah peluru timah panas.

Pelaku inisial SN itu juga, lanjut Nurodin terlibat dalam aksi yang sama disejumlah TKP. Sebut saja, TKP jalan raya Dusun Asam Desa Mertak Pujut, bersama rekannya inisial RG dan TKP Jerowaru Lombok Timur (Lotim) bersama inisial PG, PJ dan OB. “Teman-teman itu, kami tetapkan sebagai DPO. Mereka diburu,” katanya.

 Untuk itulah, pihaknya berharap kejasama elemen masyarakat, dalam rangka menyampaikan informasi sekecil apa pun, terkait keberadaan empat DPO yang dimaksud. Dikhawatirkan, kata Nurodin mereka bisa saja melakukan aksi yang sama, sehingga jalan satu-satunya harus dibekuk.

 “Penegakan hukum tetap dikedepankan. Di sisi lain, para pelaku kejahatan kita persempit ruang geraknya, dengan pos penyekatan di beberapa titik. Termasuk, patroli diruntinkan, setiap jengkal kita sentuh dengan patroli,” ujarnya.

 “Barang bukti hasil begal dan rentetan kasus kejahatan yang dilakukan pelaku inisial SN, sudah kami sita. Pelaku kita jebloskan ke penjara Polres,” sambung Kaur Bin Ops Polres Loteng IPDA Ery Armunanto.

Dia menambahkan, kasus yang menimpa warga asing asal Spanyol, dilakukan dengan cara menondong korbannya menggunakan parang, lalu meminta menyerahkan motor jenis Vario dan masing-masing satu unit kamera serta heandphone. Korbannya pun mengalami luka ringan, namun untungnya bisa tertolong. Dengan cara, kabur sembari berteriak minta tolong.

 “Tertangkapnya inisial SN ini, menjadi pintu masuk kami untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Dengan harapan, bisa mengetahui keberadaan pelaku lain,” kata Ery.(dss)

Dandim Nyatakan Perang Lawan Rampok

Ilustrasi Begal / Foto:Net

PRAYA - Aksi kawanan perampokan yang datang silih berganti di Lombok Tengah (Loteng), membuat prihatin Dandim 1620/Loteng Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto. Dia kemudian menyatakan perang melawan kejahatan itu. Apalagi, aksi perampokan selama ini, selalu berujung pada tindakan sadis, melukai korbannya bahkan sampai tewas.

Kasus terakhir, aksi kawanan rampok melukai Nasrudin, 45 tahun, warga Dusun Kuwur Numpuk, Desa Montong Sapah Praya Barat Daya Minggu dini hari (27/9) kemarin. Dia mengalami luka sabetan parang di punggungnya, hingga warga setempat melarikannya ke Puskesmas Batujangkih.

“Bagi saya ini sudah keterlaluan, benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kesabaran saya hilang, kasihan masyarakat menjadi korban,” katanya, kemarin(29/9).

Dia menekankan, diminta atau pun tidak, pihaknya akan menurunkan anggota bersenjatakan lengkap guna melawan kawanan perampok tersebut. Soal bagaimana strateginya, kapan dan di mana, pihaknya merahasiakan.

Selain itu juga, pihaknya memerintahkan kepada 139 Babinsa di 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng, khususnya, Babinsa yang bertugas di desa rawan agar tetap siaga. Dengan cara, menyiapkan diri, seragam dan persenjataan lengkap.

Dalam kasus perampokan yang menimpa Nasrudin ini, Babinsa di Montong Sapah dan Batujangkih, turut berperan aktif. Mereka berani menyelamatkan korban perampokan bahkan memimpin perlawanan terhadap kawanan rampok, saat membawa kabur harta benda korban.

Arie menuturkan, saat kejadian, perampok yang masuk ke rumah korban ada tiga orang. Mereka meminta korban menyerahkan harta benda. Namun, korban melawan. Beberapa keluarga korban diam-diam keluar rumah, lalu berteriak minta tolong.

Teriakan itu pun, kata Arie didengar warga dan Babinsa saat menggelar ronda malam. Satu di antara warga itu lalu menuju masjid, guna mengumpulkan warga. Sayangnya, para warga tidak bisa berbuat banyak karena kawanan rampok menggunakan senjata api (senpi) rakitan jenis softgun.

Namun, dua Babinsa atas nama Sertu Kasiran dan Koptu Jumawan pantang menyerah. Mereka, ungkap Arie nekat melawan kawanan rampok, hingga para pelaku kejahatan sadis itu pun lari terbirit-birit. “Ini patut dijadikan contoh. Begitu saya mendengar kisah heroik anggota saya itu, maka saya putuskan untuk perang melawan rampok,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, Kodim akan memfasilitasi pengadaan pentungan di setiap rumah warga di Desa Montong Ajan, Batujangkih dan Montong Sapah. Warga pun akan dibekali dengan pengetahuan tentang arti memukul pentungan satu kali, dua kali, tiga hingga seterusnya.

“Kebijakan itu akan berlaku juga di desa lainnya. Mohon desa-desa lain belajar dari persoalan yang ada. Dengan cara, mengaktifkan lagi ronda malam, Babinsa tolong kawal,” seru Arie.

Hal yang sama dikatakan Camat Praya Barat Daya Kamarudin. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk melawan kawanan rampok adalah keterlibatan aparat, baik kepolisian maupun TNI. “Karena mereka yang punya senjata lengkap, mohon polisi dan tentara membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” harapnya. (dss/r4)

Perlu Revisi Strategi Penagihan di Pasar

KUMUH : Keberadaan pasar di Kota Sumbawa perlu dibenahi. Keberadaanya yang semerawut perlu perhatian pemerintah, seperti keberadaan Pasar Seketeng Sumbawa./Foto: LombokPost.net

SUMBAWA - Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H ILham Mustami berharap ke depan pendapatan daerah dari penarikan retribusi di Pasar terus meningkat. Dia sangat ingin pendatan yang masuk melalui Diskoperindag Sumbawa itu setiap tahun bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Tidak seperti setiap tahunnya termasuk tahun ini yang hingga akhir tahun baru mendekati 50 persen. 

Politisi Hanura itu bahkan menyarankan pihak dinas untuk merevisi strategi penagihan di pasar. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Karena dia yakin, dengan kondisi yang terjadi sekarang tingkat kebocorannya cukup tinggi. 

Salah satu indikasinya menurut H. Ilham, jumlah pedagang yang semakin banyak bahkan hingga ke bahu jalan, namun pendapatan pemerintah tidak bertambah. Bahkan target yang telah ditetapkan belum bisa terpenuhi. Dia berharap pihak dinas melakukan evaluasi ke depannya. Meskipun di sisi lain pihak dewan juga diakui terus memikirkan langkah strategis untuk mewujudkan adanya pasar yang lebih layak. Baik dari segi luas, lokasi dan lainnya. 

Kepala Diskoperindag Sumbawa, Zainal Abidin menyambut baik masukan dari pihak dewan. Terutama untuk melakukan revisi strategi penarikan retribusi di  pasar. Meskipun di sisi lain saat ini pihak Diskoperindag juga terus bekerja maksimal untuk terus mencari titik persoalan yang terjadi di pasar. 

“Kami juga sudah menyurati para pedagang yang kini berdagang di luar untuk kembali masuk ke dalam area pasar. Terlebih aka nada rencana penertiban,” katanya, kemarin.

Terkait realisasi target pendapatan, dia mengakui dari sekitar Rp 1,6 miliar target tahun ini realisasinya baru mendekati 50 persen. Sadar dengan kondisi ini, dia memastikan pihaknya terus berupaya agar realisasi pendapatan bisa terus bertambah. Berbagai upaya terus dilakukan. Antara lain dengan menyurati para pedagang yang menempati los namun hingga kini masih nunggak. Hingga mengintensifkan penagihan. (aen/r8) 

Dewan Pemalsu Ijazah Resmi di PAW

DILANTIK : Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST saat melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Muhammad Amin, pengganti Sukardi dari PDIP melalui sidang paripurna luar biasa, kemarin./ Foto:LombokPost.net

TALIWANG - Karir Sukardi sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berakhir. Dia digantikan Muhammad Amin melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Sukardi sendiri diusulkan untuk dilakukan PAW lantaran divonis pengadilan terbukti menggunakan ijasah palsu pada saat pencalonannya sebagai anggota DPRD. Putusan pengadilan itupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Muhammad Amin sendiri ditunjuk sebagai pengganti setelah sebelumnya dia berhasil meraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2014 lalu pada daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat III (Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang).

Proses PAW ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan Muhammad Amin, dipimpin langsung ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST. Proses ini disaksikan anggota DPRD yang hadir, jajaran Muspida dan para tamu undangan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat. 

PAW terhadap Sukardi dan digantikan Muhammad Amin ini dilakukan sesuai SK Gubernur NTB Nomor 171-548/2015 tertanggal 16 September 2015. pada paripurna istimewa kemarin, Sukardi turut hadir. Sukardi tampak tenang, bahkan usai rekannya dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dan dipersilahkan menduduki kursi anggota, Sukardi kemudian bangkit sambil melambaikan tangan.

Sementara itu, Pergantian antar waktu (PAW) dua unsur pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dan Iwan Panjidinata mulai diproses.

Dua unsur pimpinan ini diusulkan untuk dilakukan PAW karena mereka memilih maju dalam pencalonan bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat pada Pilkada 9 Desember mendatang. Fud Syaifuddin unsur pimpinan dari PBB ini maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Dr Ir W Musyafirin sementara Iwan Panjidinata dari partai Gerindra maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Drs H Mala Rahman.

Heru menyebut, berdasarkan hasil pleno yang dilakukan pihaknya, Fud Syaifuddin ST akan digantikan Amir Ma’ruf Husen, selaku calon anggota DPRD peraih suara terbanyak kedua dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat II. Iwan Panjidinata akan digantikan Khaerun, caleg partai Gerindra yang juga peraih suara terbanyak kedua dari dapil Sumbawa Barat II. Baik Fud Syaifuddin maupun Iwan Panjidinata sendiri sama-sama berasal dari dapil Sumbawa Barat II (Kecamatan Taliwang). ‘’Tanggal 21 September lalu surat DPRD ini sudah kami respon. Begitu kami terima langsung kami proses dan berdasarkan hasil pleno yang dilakukan KPU, dua anggota DPRD itu akan masing-masing akan digantikan oleh Amir Ma’ruf Husen dan Khaerun,’’ sebutnya.

Hasil pleno KPU ini kemudian diserahkan kembali kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme tentang PAW. Heru menambahkan, penetapan dua nama calon pengganti dua unsur pimpinan DPRD ini dilihat berdasarkan perolehan suara pada Pileg lalu. Kedua calon pengganti tersebut merupakan caleg peraih suara terbanyak kedua dibawah dua unsur pimpinan ini. ‘’Tugas KPU disini sudah selesai. Nama calon pengganti untuk keduanya itu sudah kami serahkan kembali ke DPRD. Tinggal DPRD yang akan memproses lebih lanjut,’’ terangnya.

Bagaimana dengan usulan PAW anggota DPRD dari partai Hanura? Heru menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat apapun dari DPRD terkait hal tersebut. Seperti diketahui, Partai Hanura adalah partai pertama pada periode ini yang mengusulkan PAW terhadap salah satu kadernya yang kini sebagai anggota DPRD. Usulan PAW itu bahkan sudah masuk ke DPRD. Namun belum bisa diproses oleh DPRD lantaran anggota dewan bersangkutan saat ini masih menempuh jalur hukum terkait keputusan yang diambil partai. ‘’Kalau untuk PAW dari Hanura seperti yang ditanyakan itu, sampai saat ini belum ada masuk ke KPU,’’ tegasnya. (far/r8)

Kota Bima Pilot Project Kota Tangguh

LAUNCHING: Wali Kota Bima HM Qurais H Abidin memukul gong menandai launching Kota Bima sebagai kota tangguh. Kegiatan itu berlangsung di halaman kantor wali kota, kemarin./Foto: LombokPost.net

KOTA BIMA - Kota Bima menjadi pilot project kota tangguh bencana. Launching kota tangguh itu ditandai pemukulan gong oleh Wali Kota Bima bersama Oxfam Indonesia dan BNPB.

Kepala BPBD Kota Bima Drs Fakhrunraji mengatakan, membangun kota tangguh tidak mudah. Pembentukannya telah dimulai sejak tahun 2014 lalu.

“Kota Bima ditetapkan sebagai kota tangguh atas dukungan Oxfam Indonesia dan BNPB,” jelasnya saat memberikan laporan, kemarin.

Menurutnya, Oxfam mengucurkan anggaran Rp 1,5 miliar untuk mendukung terbentuknya kota tangguh. Anggaran itu diarahkan untuk penguatan lembaga, UMKM dan profil kelurahan di Kota Bima.

Begitu juga dengan BNPB, membantu semua kekurangan. Karena Kota Bima dijadikan pilot project kota tangguh di Indonesia.

Direktur Oxfam Indonesia Budi Kuncoro mengungkapkan, Kota Bima merupakan daerah prioritas dijadikan kota tangguh.Bahkan katanya, Kota Bima sebagai daerah pertama yang dibantu Oxfam.

“Kami tidak bisa membantu banyak, hanya mendukung anggaran Rp 1,5 miliar,” katanya.

Kata dia, Kota Bima sudah sangat siap menjadi kota tangguh. Itu terlihat dari dukungan infrastruktur, aturan maupun anggaran penunjang.

‘’Yang masih harus dibangun adalah memperkuat kapasitas warga dalam kesiapan siagaan bencana,’’ ujarnya.

Bahkan katanya, Oxfam akan mendukung pemerintah kota memenuhi standar sebagai kota tangguh internasional.

Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Novi Komalasari mengatakan, banyak tantangan untuk membentuk kota tangguh. Harus menyiapkan dokumen awal hingga peningkatan kapasitas.

“Yang paling berat nanti adalah melengkapi standar kota tanguh internasional. Ini dibutuhkan kerjasama semua pihak,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima HM Qurais H Abidin mengaku, sudah menyiapkan anggaran sekitar satu persen dari APBD Kota Bima. Termasuk katanya, merubah kebiasan buruk warga yang masih membabat hutan untuk dijadikan ladang.

“Untuk mendukung terbentuknya kota tangguh, maka gunung-gunung harus dihijaukan. Tidak ada lagi pebabatan hutan seperti sebelumnya,’’ tandas pria berkumis ini.

Orang nomor satu di Kota Bima ini menyampaikan terimakasih kepada Oxfam. Telah banyak membantu Kota Bima menjadi kota tangguh. Begitu juga dengan BNPB, terus membantu Pemerintah Kota Bima.

“BNPB selalu mendukung terbentuknya Kota Bima menjadi pilot project kota tangguh bencana di Indonesia,’’ pungkasnya. (nk/r8)

Didemo, KPU Sumpah Talak Tiga

*Janji Netral dan Perbaiki Daftar Pemilih 

DEMO: Lebih dari seratus warga meggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Lombok Utara, kemarin. Warga menggeruduk KPU untuk menuntut lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Desember 2015./Foto: LombokPost.net

TANJUNG - Sedikitnya seratus perwakilan masyarakat yang menamakan diri Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada (JMPP) Lombok Utara mendatangi kantor KPU Lombok Utara, kemarin (28/9).

Kedatangan kelompok massa ini menuntut KPU untuk bersikap netral dalam Pilkada Lombok Utara dan dituntut segera memperbaiki kerancuan data pemilih sementara (DPS).

Aksi ini tampak mendapat pengawalan dari ratusan kepolisian Polres Lobar dan Polsek Gangga.

Pantauan koran ini, sebelum tiba di kantor KPU, massa melakukan aksi long march menuju kantor KPU dikawal aparat kepolisian. Massa aksi tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 10.00 Wita, dan tertahan karena aparat kepolisian telah menyiagakan ratusan personel untuk menjaga kantor KPU.

Akhirnya massa aksi hanya bisa berorasi di depan kantor sambil menuntut komisioner KPU menemui mereka di luar kantor.

Di hadapan aparat kepolisian, massa menyampaikan beberapa tuntutan antara lain meminta KPU sebagai komando pelaksana tertinggi pilkada agar meminta PPS memverifikasi kembali data mentah yang diserahkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebelum dientri Sidalih.

PPS sampai KPU wajib memublikasikan data konparasi by name by address dan menyerahkan salinannya kepada saksi masing-masing calon dan panwaslu sebelum dan sesudah pleno.

Data hasil penghitungan suara di tingkat KPPS pun harus diamankan kepolisian beserta kotak suara, dan KPU dan KPPS harus tetap netral dalam pelaksanaan pilkada.

Sejumlah tuntutan massa secara umum mengarah pada perbaikan data yang menjadi temuan JMPP, maupun temuan Panwaslu. Dari DPS yang dipublikasi KPU pada 2 September, pada kurun 10 hingga 19 September telah dilakukan verifikasi di tingkat PPS.

Versi LSM, di lapangan masih ditemukan indikasi nama pemilih ganda, dugaan pemilih fiktif, pemilih yang tidak lengkap atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) serta penduduk yang belum seluruhnya tercatat di DPS. 

”Masih ada 12 ribu nama pemilih ganda, untuk itu kami meminta pleno DPT yang akan digelar beberapa hari lagi ditunda agar tidak terkesan dipaksakan,” tandas Koordinator Umum Aksi Hamdan.

Ia mengatakan, banyak sekali warga yang belum terdaftar di masing-masing desa. Misalnya di TPS 14 dan TPS 15 Dusun Tukak Bendu, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, tercatat 73 orang yang memiliki KTP belum tercatat di dalam DPS. Selain itu terdapat sekitar 200 orang di TPS Desa Pendua belum terakomodir.

Menjelang siang hari, suasana aksi semakin memanas. Pasalnya demonstran tidak juga diperkenankan masuk ke dalam kantor KPU dan menemui komisioner. Di satu sisi komisioner KPU pun belum ada yang keluar dan menemui para demonstran.

Massa aksi pun sempat mengancam akan menerobos masuk dan melempari kantor KPU jika tidak ada komisioner yang bersedia menemui mereka. Beruntung aksi ini berhasil diredam aparat kepolisian yang berjaga. Akhirnya empat komisioner pun keluar kantor dan menerima tuntutan demonstran.

Komisioner KPU Lombok Utara Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Burhan Ekwanto kepada demonstran mengatakan, KPU mempunyai komitmen yang sama dengan JMPP. ”Berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih, KPU menerima semua masukan dari teman-teman dan PPDP,” tandasnya.

Dia menegaskan, dalam  proses penyusunan daftar pemilih akan melalui pleno di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. “KPU tetap melibatkan tim dari masing-masing calon dan Panwaslu,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dalam pleno rekapitulasi, KPU selalu membuka diri untuk menerima masukan. Dan jika masukan tersebut benar dan datanya valid, maka akan dimasukkan dalam DPT.

Untuk menyusun keakuratan data, KPU sudah bersurat kepada tim masing-masing calon dan Panwaslu. Dan KPU juga sudah menerima klarifikasi dari Panwaslu jika masih ada data ganda dan warga yang belum terakomodir, KPU juga menerima klarifikasi dari salah satu tim calon jika ada data ganda sekitar 5 ribu.

Sehubungan dengan DPS yang dinilai janggal, Burhan menilai itu sebagai masukan positif bagi KPU karena DPT sendiri baru akan ditetapkan pada 1 hingga 2 Oktober 2015.

Apabila ditemukan data ganda, maka otomatis akan dihapus. Sedangkan data yang memang belum masuk akan diakomodir dalam pencocokan dan penelitian data.

Jika masih ada warga yang belum terdata, maka KPUD memberi peluang untuk memilih di TPS dengan hanya menyodorkan KTP saja. ”Jika memang JMPP masih menemukan 12 ribu data ganda silakan sampaikan data validnya kepada kami untuk kami tindaklanjuti,” tandasnya.

Namun, penjelasan komisioner KPU tersebut belum memuaskan demonstran. Massa pun meminta seluruh komisioner KPU untuk bersumpah sesuai adat yakni sumpah talak tiga sebagai komitmen KPU menjaga netralitas. Karena didesak demonstran, komisioner KPU pun bersedia bersumpah. Setelah itu massa aksi pun membubarkan diri secara tertib. (puj/r10)

Prioritaskan Pembenahan PASI Secara Menyeluruh

';

Sudirsah Sujanto./Foto: LombokPost.net

TANJUNG - Cabang olahraga (cabor) atletik Lombok Utara saat ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi cabor unggulan. Pasalnya, saat ini banyak bibit atlet atletik yang dimiliki Lombok Utara. 

Setelah terpilih menjadi ketua PASI Lombok Utara, Sudirsah Sujanto pun akan membenahi sarana latihan, proses latihan dan kontribusi bagi atlet berprestasi. Tujuannya untuk memotivasi peningkatan prestasi atlet tersebut. ”Yang terpenting juga bagaimana kita membangun koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang ada. Dan itu akan saya terapkan,” ujarnya.

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Lombok Utara ini juga menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan anggaran yang lebih besar bagi PASI dalam menunjang segala proses latihan dan juga untuk kebutuhan lainnya ke depan. 

Pada tahun 2016 dirinya sudah berencana untuk membuat lintasan bagi atlet sebagai lokasi sarana latihan yang saat ini belum dimiliki. Di samping itu juga akan diupayakan untuk pengadaan pelatih berlisensi yang siap melatih para atlet Lombok Utara agar proses latihan bisa lebih berkualitas.

Saat ini dalam menunjang proses latihan, PASI Lombok Utara hanya mendapat anggaran Rp 35 juta pertahun oleh KONI. Nominal anggaran sebesar ini tentu dirasa sangat minim dalam menunjang segala aktivitas para atlet baik dalam latihan. Termasuk akomodasi saat ikut kompetisi tentu tidak mencukupi.

Sehingga pada APBD murni 2016 mendatang, dirinya siap mengusulkan anggaran lebih besar untuk KONI dengan maksud bisa dialokasikan angggaran tersebut lebih besar kepada PASI.

Sementara itu, pelatih atletik Lombok Utara Mursalin menegaskan, harapan yang digantungkan pada PASI sangat besar. Sejauh ini sebanyak 10 atlet yang rata-rata berasal dari kalangan pelajar berlatih di rumah masing-masing dengan sarana yang terbatas.

Kata Mursalin, saat ini para atlet masih menggunakan lapangan sepak bola untuk latihan karena tidak adanya lintasan yang dimiliki daerah. ”Saat latihan, pelatih yang mengunjungi para atlet untuk latihan di rumah karena tidak disediakan sarana yang memadai,” ungkap dia.

Harusnya latihan dipusatkan di satu tempat,  sehingga ke depan pihaknya berharap bisa dibangun lintasan. “Setidaknya harapan kita minimal empat lintasanlah,” imbuhnya.

Kendati begitu, dengan sarana terbatas dan minim anggaran, atlet Lombok Utara tidak tertinggal dari prestasi yang membanggakan daerah. Satu atlet Lombok Utara saat ini bahkan tengah berkompetisi di tingkat internasional yakni Sudirman Hadi. (puj/r10/*)

Kades Ogah Tak Dapat Jatah

*Retribusi Pasar Mulai Dipermasalahkan

POTENSI PENDAPATAN: Retribusi dari pasar masih belum mampu untuk mendongkrak pembangunan dari desa yang ada di Lombok Barat.

GIRI MENANG - Pengelolaan retribusi pasar, masih belum menyentuh pembangunan desa. Selama ini, hasil dari pengelolaan retribusi pasar belum pernah masuk dalam pendapatan asli desa (PADes).

Hal ini dikeluhkan Kepala Desa Karang Bongkot, Padelah. Desa Karang Bongkot yang di dalamnya terdapat pasar tradisional, hingga saat ini hasil pengelolaan pasar tidak pernah diperoleh desanya.

Diakui olehnya, ia mengaku awam dengan mekanisme atau pola pembagian retribusi pasar. Tentunya yang saling menguntungkan antara Pemda dan Desa. Dimana muara dari hasil pengelolaan retribusi pasar akan membantu pembangunan desa.

“Saya masih belum paham seperti apa mekanisme retribusi yang dijalankan oleh pemda,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar Fauzan Husnaudi menjelaskan, pengelolaan pasar ditangani oleh pihaknya. Mekanismenya, setiap desa akan mendapat bagian 10 persen.

“Itu tertuang dalam Undang-Undang Desa, apa yang diperoleh pemda melalui pajak atau retribusi akan diberikan ke desa,” ungkap Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, nilai retribusi disesuaikan dengan tarif cukai dan tarif pemanfaatan ruang. Untuk retribusi cukai, akan dikenakan tarif Rp 1500 per hari kepada pedagang di pelataran dan bakulan.

Bagi pedagang yang berada di dalam toko, dikenakan retribusi sebesar Rp 2000 per hari. Sedangkan tarif pemanfaatan ruang, akan dibayar per tahun sesuai ukuran ruangan. “Seperti pedagang yang menyewa ruangan ukuran 4x4 meter, akan membayar Rp 1,3 juta,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada pemerintah desa, tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan atas pengelolaan retribusi dan aset pemda. Sebab, setiap desa tetap akan menerima retribusi sesuai aturan yang berlaku. “Hajatnya untuk menunjang kesejahteraan desa, membantu pembangunan desa,” pungkasnya.(cr-dit)

Pasar Apung Jenggik Tak Laku

*Desa Minta Izin, Pemerintah Pikir-Pikir

KOSONG: Inilah deretan ruko di atas Dam Jenggik, Terara, Lombok Timur yang kosong tak berpenghuni. Komplek pertokoan yang dibangun Pemda Loti mini tak kunjung diminati pegusaha.

SELONG - Pasar Apung Jenggik, Lombok Timur (Lotim) yang dibangun sejak 2012 lalu, hingga kini tak kunjung difungsikan. Belum ada yang berminat pada 16 los toko yang tepat berada di perbatasan Lotim menuju Lombok Tengah tersebut.

“Sudah beberapa kali dicoba, tapi tak bisa untung,” kata Kabid Retribusi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim L Fauzan Ansori, kemarin (28/9).

Dia menjelaskan, sejumlah pengusaha yang pernah coba difasilitasi memilih balik kanan. Tak adanya pembeli membuat tidak ada pihak yang berminat menyewa deretan toko tersebut. Padahal, untuk membangunnya, tak sedikit dana bantuan pusat dikucurkan saat itu. 

Beragam cara pernah dicoba untuk menarik minat calon penyewa. Bahkan siapa yang berminat sempat diberikan gratis sewa pada bulan-bulan awal untuk menarik penyewa lain dan membuat kawasan itu menjadi ramai.

“Tapi sayang, digratiskan saja tak ada yang mau,” jawabnya.

Yang terbaru, Pemerintah Desa Jenggik, tempat toko-toko tersebut berada sudah mengajukan permohonan pengelolaan. Terkait permintaan itu, pemerintah katanya sedang mengkaji ulang. Namun Fauzan memberi sinyal, daripada kosong lebih baik diberikan pada desa. Polanya bisa saja menyewa semuanya selama satu tahun atau bisa juga dengan pola bagi hasil tergantung keuntungan yang didapat desa. 

“Kita masih pikir-pikir dulu,” jawabnya.

Pengajuan permohonan itu dibenarkan Samsul Hadi, Kades Jenggik. Pihaknya berencana menghidupkan UKM di desanya yang selama ini terkendala tempat berjualan. Menurutnya kawasan itu potensial untuk dikembangkan, letaknya yang berada di jalur utama dan perbatasan sangatlah bagus. Terlebih, keramaian remaja sekitar selalu ada di seputaran kawasan itu setiap sore harinya. 

“Mudah-mudahan disetujui untuk kami kelola, dari pada seperti ini terus,” ujarnya. (yuk/r3)