*Janji Netral dan Perbaiki Daftar Pemilih
 |
DEMO: Lebih dari seratus warga meggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Lombok Utara, kemarin. Warga menggeruduk KPU untuk menuntut lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Desember 2015./Foto: LombokPost.net
|
TANJUNG - Sedikitnya seratus perwakilan masyarakat yang menamakan diri Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada (JMPP) Lombok Utara mendatangi kantor KPU Lombok Utara, kemarin (28/9).
Kedatangan kelompok massa ini menuntut KPU untuk bersikap netral dalam Pilkada Lombok Utara dan dituntut segera memperbaiki kerancuan data pemilih sementara (DPS).
Aksi ini tampak mendapat pengawalan dari ratusan kepolisian Polres Lobar dan Polsek Gangga.
Pantauan koran ini, sebelum tiba di kantor KPU, massa melakukan aksi long march menuju kantor KPU dikawal aparat kepolisian. Massa aksi tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 10.00 Wita, dan tertahan karena aparat kepolisian telah menyiagakan ratusan personel untuk menjaga kantor KPU.
Akhirnya massa aksi hanya bisa berorasi di depan kantor sambil menuntut komisioner KPU menemui mereka di luar kantor.
Di hadapan aparat kepolisian, massa menyampaikan beberapa tuntutan antara lain meminta KPU sebagai komando pelaksana tertinggi pilkada agar meminta PPS memverifikasi kembali data mentah yang diserahkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebelum dientri Sidalih.
PPS sampai KPU wajib memublikasikan data konparasi by name by address dan menyerahkan salinannya kepada saksi masing-masing calon dan panwaslu sebelum dan sesudah pleno.
Data hasil penghitungan suara di tingkat KPPS pun harus diamankan kepolisian beserta kotak suara, dan KPU dan KPPS harus tetap netral dalam pelaksanaan pilkada.
Sejumlah tuntutan massa secara umum mengarah pada perbaikan data yang menjadi temuan JMPP, maupun temuan Panwaslu. Dari DPS yang dipublikasi KPU pada 2 September, pada kurun 10 hingga 19 September telah dilakukan verifikasi di tingkat PPS.
Versi LSM, di lapangan masih ditemukan indikasi nama pemilih ganda, dugaan pemilih fiktif, pemilih yang tidak lengkap atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) serta penduduk yang belum seluruhnya tercatat di DPS.
”Masih ada 12 ribu nama pemilih ganda, untuk itu kami meminta pleno DPT yang akan digelar beberapa hari lagi ditunda agar tidak terkesan dipaksakan,” tandas Koordinator Umum Aksi Hamdan.
Ia mengatakan, banyak sekali warga yang belum terdaftar di masing-masing desa. Misalnya di TPS 14 dan TPS 15 Dusun Tukak Bendu, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, tercatat 73 orang yang memiliki KTP belum tercatat di dalam DPS. Selain itu terdapat sekitar 200 orang di TPS Desa Pendua belum terakomodir.
Menjelang siang hari, suasana aksi semakin memanas. Pasalnya demonstran tidak juga diperkenankan masuk ke dalam kantor KPU dan menemui komisioner. Di satu sisi komisioner KPU pun belum ada yang keluar dan menemui para demonstran.
Massa aksi pun sempat mengancam akan menerobos masuk dan melempari kantor KPU jika tidak ada komisioner yang bersedia menemui mereka. Beruntung aksi ini berhasil diredam aparat kepolisian yang berjaga. Akhirnya empat komisioner pun keluar kantor dan menerima tuntutan demonstran.
Komisioner KPU Lombok Utara Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Burhan Ekwanto kepada demonstran mengatakan, KPU mempunyai komitmen yang sama dengan JMPP. ”Berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih, KPU menerima semua masukan dari teman-teman dan PPDP,” tandasnya.
Dia menegaskan, dalam proses penyusunan daftar pemilih akan melalui pleno di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. “KPU tetap melibatkan tim dari masing-masing calon dan Panwaslu,” imbuhnya.
Ditambahkannya, dalam pleno rekapitulasi, KPU selalu membuka diri untuk menerima masukan. Dan jika masukan tersebut benar dan datanya valid, maka akan dimasukkan dalam DPT.
Untuk menyusun keakuratan data, KPU sudah bersurat kepada tim masing-masing calon dan Panwaslu. Dan KPU juga sudah menerima klarifikasi dari Panwaslu jika masih ada data ganda dan warga yang belum terakomodir, KPU juga menerima klarifikasi dari salah satu tim calon jika ada data ganda sekitar 5 ribu.
Sehubungan dengan DPS yang dinilai janggal, Burhan menilai itu sebagai masukan positif bagi KPU karena DPT sendiri baru akan ditetapkan pada 1 hingga 2 Oktober 2015.
Apabila ditemukan data ganda, maka otomatis akan dihapus. Sedangkan data yang memang belum masuk akan diakomodir dalam pencocokan dan penelitian data.
Jika masih ada warga yang belum terdata, maka KPUD memberi peluang untuk memilih di TPS dengan hanya menyodorkan KTP saja. ”Jika memang JMPP masih menemukan 12 ribu data ganda silakan sampaikan data validnya kepada kami untuk kami tindaklanjuti,” tandasnya.
Namun, penjelasan komisioner KPU tersebut belum memuaskan demonstran. Massa pun meminta seluruh komisioner KPU untuk bersumpah sesuai adat yakni sumpah talak tiga sebagai komitmen KPU menjaga netralitas. Karena didesak demonstran, komisioner KPU pun bersedia bersumpah. Setelah itu massa aksi pun membubarkan diri secara tertib. (puj/r10)
Posting Komentar