Panwascam Tuding Bupati Kampanye di Luar Cuti

Kamal: Tak Perlu Izin di Hari Sabtu-Minggu

Ilustrasi Kampanye / Foto: Net

SUMBAWA - Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, dinilai oleh Panwascam Labuhan Badas telah melakukan kampanye di luar cuti. Dimana yang bersangkutan menghadiri dan berorasi dalam kegiatan tatap muka pasangan calon nomor urut dua di Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Sabtu (26/9) malam lalu. 

Ketua Panwascam Labuhan Badas, Mursan mengatakan, bahwa Bupati yang juga Ketua Partai Hanura Kabupaten Sumbawa menghadiri pertemuan terbatas di lokasi itu. Menurutnya Bupati sempat berorasi dalam pertemuan itu. 

''Intinya, ketika hadir di dalam kampanye tanpa jadwal cutinya, maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Terlepas yang bersangkutan melakukan orasi atau tidak," ujarnya.

Selaku Panwascam, persoalan ini akan disampaikan kepada Panwas Kabupaten Sumbawa. Sebab, pihak Panwas yang memiliki kewenangan lebih lanjut. Terlepas apakah hal ini akan diproses lebih lanjut atau tidak, itu merupakan kewenangan Panwas Kabupaten. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada Panwas Kabupaten.  

Sementara itu Ketua Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati 'Saat-Jaya'. 

Kamaluddin menjelaskan, bahwa bupati tidak perlu meminta izin kampanye pada hari Sabtu dan Minggu. ''Karena itu adalah hari libur,'' ujar Kamal yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini. Dan sebelum JM mengikuti setiap kegiatan kampanye, kata Kamal, JM (sebutan nama bupati) juga selalu memperhatikan izin cuti. Kamal mengatakan sah-sah saja pihak Panwascam mengatakan hal itu, namun diharapkan bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 

Terpisah, Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat mengaku sudah mendapat informasi secara lisan dari Panwas Kecamatan Labuhan Badas. Karena itu, pihaknya menunggu laporan resmi dari Panwascam. ''Sampai saat ini bentuk tertulis hasil pengawasannya belum kami dapatkan. Kita tunggu hasil laporan Panwascam Labuhan Badas," kata Syamsi, akrabnya disapa. 

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa mengungkapkan, Gubernur NTB memberikan izin cuti kampanye kepada Bupati Sumbawa selama 9 hari kerja. Dengan jadwal mulai dari Bulan September hingga Desember 2015. Untuk September adalah pada tanggal 15, 17, 20, 23, 27, dan 29. Berlanjut ke Bulan Oktober yaitu pada tanggal 4, 18, 26 dan 29. Untuk Bulan November pada tanggal 2, 8, 16, dan 22, dan berakhir pada tanggal 1 Desember. 

Dalam surat izin cuti ini juga disebutkan lokasi kampanye Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik yaitu Kecamatan Empang, Moyo Hilir, Lenangguar, Lopok, Buer, Plampang, Moyo Utara, Maronge, Lunyuk, dan Unter Iwes. Kemudian, Labangka, Utan, Lantung, Moyo Hulu dan berakhir di Kecamatan Sumbawa. (run/r8)

Bupati HBY : Pejabat Tak Perlu Pintar

"Curhat" Jelang Lengser

DOMPU - Jabatan Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin tinggal menghitung hari atau tepatnya pada 18 oktober mendatang harus menanggalkan jabatan sebagai Bupati karena sudah berakhir.

Banyak hal yang menjadi cacatan Bupati yang biasa disapa HBY ini, terutama dalam menata organisasi pemerintahanya. Menurutnya dalam menggerakan roda organisasi pemerintah harus semua bergerak dan masing-masing bertanggung jawab terhadap wewenang dan tugas.

Dalam mengangkat pejabat yang akan membantu Bupati diakuinya ternyata tidak perlu mengandalkan kepintaran. Melainkan mereka yang memiliki loyalitas terhadap pekerjaan. ‘’Ternyata pejabat tidak perlu pintar, tapi loyalitas terhadap pekerjaan itu yang dibutuhkan,’’ ungkapnya dihadapan ratusan guru dan kepala sekolah saat sosialisasi kemarin.

Karena menurutnya pekerjaan yang akan dilakoni sang pejabat sudah ada aturan dan mekanismenya, tinggal yang dibutuhkan adalah dedikasi, loyalitas dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban.

HBY memang sejauh ini dikenal Bupati yang tidak banyak memutasi pejabat didaerah. Selama menjabat HBY hanya beberapa kali melakukan mutasi jabatan terutama untuk eselon II, III da IV dilingkup Pemkab Dompu.

Kondisi ini membuat nyaman sebahagian pejabat yang dibawahnya, tetapi disisi yang lain HBY dianggap loyo dan tak bertaring dalam menata orgasasi pemerintahanya. (am/r8)

Dandim Nyatakan Perang Lawan Rampok

Ilustrasi Begal / Foto:Net

PRAYA - Aksi kawanan perampokan yang datang silih berganti di Lombok Tengah (Loteng), membuat prihatin Dandim 1620/Loteng Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto. Dia kemudian menyatakan perang melawan kejahatan itu. Apalagi, aksi perampokan selama ini, selalu berujung pada tindakan sadis, melukai korbannya bahkan sampai tewas.

Kasus terakhir, aksi kawanan rampok melukai Nasrudin, 45 tahun, warga Dusun Kuwur Numpuk, Desa Montong Sapah Praya Barat Daya Minggu dini hari (27/9) kemarin. Dia mengalami luka sabetan parang di punggungnya, hingga warga setempat melarikannya ke Puskesmas Batujangkih.

“Bagi saya ini sudah keterlaluan, benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kesabaran saya hilang, kasihan masyarakat menjadi korban,” katanya, kemarin(29/9).

Dia menekankan, diminta atau pun tidak, pihaknya akan menurunkan anggota bersenjatakan lengkap guna melawan kawanan perampok tersebut. Soal bagaimana strateginya, kapan dan di mana, pihaknya merahasiakan.

Selain itu juga, pihaknya memerintahkan kepada 139 Babinsa di 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng, khususnya, Babinsa yang bertugas di desa rawan agar tetap siaga. Dengan cara, menyiapkan diri, seragam dan persenjataan lengkap.

Dalam kasus perampokan yang menimpa Nasrudin ini, Babinsa di Montong Sapah dan Batujangkih, turut berperan aktif. Mereka berani menyelamatkan korban perampokan bahkan memimpin perlawanan terhadap kawanan rampok, saat membawa kabur harta benda korban.

Arie menuturkan, saat kejadian, perampok yang masuk ke rumah korban ada tiga orang. Mereka meminta korban menyerahkan harta benda. Namun, korban melawan. Beberapa keluarga korban diam-diam keluar rumah, lalu berteriak minta tolong.

Teriakan itu pun, kata Arie didengar warga dan Babinsa saat menggelar ronda malam. Satu di antara warga itu lalu menuju masjid, guna mengumpulkan warga. Sayangnya, para warga tidak bisa berbuat banyak karena kawanan rampok menggunakan senjata api (senpi) rakitan jenis softgun.

Namun, dua Babinsa atas nama Sertu Kasiran dan Koptu Jumawan pantang menyerah. Mereka, ungkap Arie nekat melawan kawanan rampok, hingga para pelaku kejahatan sadis itu pun lari terbirit-birit. “Ini patut dijadikan contoh. Begitu saya mendengar kisah heroik anggota saya itu, maka saya putuskan untuk perang melawan rampok,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, Kodim akan memfasilitasi pengadaan pentungan di setiap rumah warga di Desa Montong Ajan, Batujangkih dan Montong Sapah. Warga pun akan dibekali dengan pengetahuan tentang arti memukul pentungan satu kali, dua kali, tiga hingga seterusnya.

“Kebijakan itu akan berlaku juga di desa lainnya. Mohon desa-desa lain belajar dari persoalan yang ada. Dengan cara, mengaktifkan lagi ronda malam, Babinsa tolong kawal,” seru Arie.

Hal yang sama dikatakan Camat Praya Barat Daya Kamarudin. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk melawan kawanan rampok adalah keterlibatan aparat, baik kepolisian maupun TNI. “Karena mereka yang punya senjata lengkap, mohon polisi dan tentara membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” harapnya. (dss/r4)

Dewan Pemalsu Ijazah Resmi di PAW

DILANTIK : Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST saat melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Muhammad Amin, pengganti Sukardi dari PDIP melalui sidang paripurna luar biasa, kemarin./ Foto:LombokPost.net

TALIWANG - Karir Sukardi sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berakhir. Dia digantikan Muhammad Amin melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Sukardi sendiri diusulkan untuk dilakukan PAW lantaran divonis pengadilan terbukti menggunakan ijasah palsu pada saat pencalonannya sebagai anggota DPRD. Putusan pengadilan itupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Muhammad Amin sendiri ditunjuk sebagai pengganti setelah sebelumnya dia berhasil meraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2014 lalu pada daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat III (Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang).

Proses PAW ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan Muhammad Amin, dipimpin langsung ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST. Proses ini disaksikan anggota DPRD yang hadir, jajaran Muspida dan para tamu undangan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat. 

PAW terhadap Sukardi dan digantikan Muhammad Amin ini dilakukan sesuai SK Gubernur NTB Nomor 171-548/2015 tertanggal 16 September 2015. pada paripurna istimewa kemarin, Sukardi turut hadir. Sukardi tampak tenang, bahkan usai rekannya dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dan dipersilahkan menduduki kursi anggota, Sukardi kemudian bangkit sambil melambaikan tangan.

Sementara itu, Pergantian antar waktu (PAW) dua unsur pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dan Iwan Panjidinata mulai diproses.

Dua unsur pimpinan ini diusulkan untuk dilakukan PAW karena mereka memilih maju dalam pencalonan bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat pada Pilkada 9 Desember mendatang. Fud Syaifuddin unsur pimpinan dari PBB ini maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Dr Ir W Musyafirin sementara Iwan Panjidinata dari partai Gerindra maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Drs H Mala Rahman.

Heru menyebut, berdasarkan hasil pleno yang dilakukan pihaknya, Fud Syaifuddin ST akan digantikan Amir Ma’ruf Husen, selaku calon anggota DPRD peraih suara terbanyak kedua dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat II. Iwan Panjidinata akan digantikan Khaerun, caleg partai Gerindra yang juga peraih suara terbanyak kedua dari dapil Sumbawa Barat II. Baik Fud Syaifuddin maupun Iwan Panjidinata sendiri sama-sama berasal dari dapil Sumbawa Barat II (Kecamatan Taliwang). ‘’Tanggal 21 September lalu surat DPRD ini sudah kami respon. Begitu kami terima langsung kami proses dan berdasarkan hasil pleno yang dilakukan KPU, dua anggota DPRD itu akan masing-masing akan digantikan oleh Amir Ma’ruf Husen dan Khaerun,’’ sebutnya.

Hasil pleno KPU ini kemudian diserahkan kembali kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme tentang PAW. Heru menambahkan, penetapan dua nama calon pengganti dua unsur pimpinan DPRD ini dilihat berdasarkan perolehan suara pada Pileg lalu. Kedua calon pengganti tersebut merupakan caleg peraih suara terbanyak kedua dibawah dua unsur pimpinan ini. ‘’Tugas KPU disini sudah selesai. Nama calon pengganti untuk keduanya itu sudah kami serahkan kembali ke DPRD. Tinggal DPRD yang akan memproses lebih lanjut,’’ terangnya.

Bagaimana dengan usulan PAW anggota DPRD dari partai Hanura? Heru menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat apapun dari DPRD terkait hal tersebut. Seperti diketahui, Partai Hanura adalah partai pertama pada periode ini yang mengusulkan PAW terhadap salah satu kadernya yang kini sebagai anggota DPRD. Usulan PAW itu bahkan sudah masuk ke DPRD. Namun belum bisa diproses oleh DPRD lantaran anggota dewan bersangkutan saat ini masih menempuh jalur hukum terkait keputusan yang diambil partai. ‘’Kalau untuk PAW dari Hanura seperti yang ditanyakan itu, sampai saat ini belum ada masuk ke KPU,’’ tegasnya. (far/r8)

Didemo, KPU Sumpah Talak Tiga

*Janji Netral dan Perbaiki Daftar Pemilih 

DEMO: Lebih dari seratus warga meggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Lombok Utara, kemarin. Warga menggeruduk KPU untuk menuntut lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Desember 2015./Foto: LombokPost.net

TANJUNG - Sedikitnya seratus perwakilan masyarakat yang menamakan diri Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada (JMPP) Lombok Utara mendatangi kantor KPU Lombok Utara, kemarin (28/9).

Kedatangan kelompok massa ini menuntut KPU untuk bersikap netral dalam Pilkada Lombok Utara dan dituntut segera memperbaiki kerancuan data pemilih sementara (DPS).

Aksi ini tampak mendapat pengawalan dari ratusan kepolisian Polres Lobar dan Polsek Gangga.

Pantauan koran ini, sebelum tiba di kantor KPU, massa melakukan aksi long march menuju kantor KPU dikawal aparat kepolisian. Massa aksi tiba di depan kantor KPU sekitar pukul 10.00 Wita, dan tertahan karena aparat kepolisian telah menyiagakan ratusan personel untuk menjaga kantor KPU.

Akhirnya massa aksi hanya bisa berorasi di depan kantor sambil menuntut komisioner KPU menemui mereka di luar kantor.

Di hadapan aparat kepolisian, massa menyampaikan beberapa tuntutan antara lain meminta KPU sebagai komando pelaksana tertinggi pilkada agar meminta PPS memverifikasi kembali data mentah yang diserahkan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebelum dientri Sidalih.

PPS sampai KPU wajib memublikasikan data konparasi by name by address dan menyerahkan salinannya kepada saksi masing-masing calon dan panwaslu sebelum dan sesudah pleno.

Data hasil penghitungan suara di tingkat KPPS pun harus diamankan kepolisian beserta kotak suara, dan KPU dan KPPS harus tetap netral dalam pelaksanaan pilkada.

Sejumlah tuntutan massa secara umum mengarah pada perbaikan data yang menjadi temuan JMPP, maupun temuan Panwaslu. Dari DPS yang dipublikasi KPU pada 2 September, pada kurun 10 hingga 19 September telah dilakukan verifikasi di tingkat PPS.

Versi LSM, di lapangan masih ditemukan indikasi nama pemilih ganda, dugaan pemilih fiktif, pemilih yang tidak lengkap atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) serta penduduk yang belum seluruhnya tercatat di DPS. 

”Masih ada 12 ribu nama pemilih ganda, untuk itu kami meminta pleno DPT yang akan digelar beberapa hari lagi ditunda agar tidak terkesan dipaksakan,” tandas Koordinator Umum Aksi Hamdan.

Ia mengatakan, banyak sekali warga yang belum terdaftar di masing-masing desa. Misalnya di TPS 14 dan TPS 15 Dusun Tukak Bendu, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, tercatat 73 orang yang memiliki KTP belum tercatat di dalam DPS. Selain itu terdapat sekitar 200 orang di TPS Desa Pendua belum terakomodir.

Menjelang siang hari, suasana aksi semakin memanas. Pasalnya demonstran tidak juga diperkenankan masuk ke dalam kantor KPU dan menemui komisioner. Di satu sisi komisioner KPU pun belum ada yang keluar dan menemui para demonstran.

Massa aksi pun sempat mengancam akan menerobos masuk dan melempari kantor KPU jika tidak ada komisioner yang bersedia menemui mereka. Beruntung aksi ini berhasil diredam aparat kepolisian yang berjaga. Akhirnya empat komisioner pun keluar kantor dan menerima tuntutan demonstran.

Komisioner KPU Lombok Utara Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Burhan Ekwanto kepada demonstran mengatakan, KPU mempunyai komitmen yang sama dengan JMPP. ”Berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih, KPU menerima semua masukan dari teman-teman dan PPDP,” tandasnya.

Dia menegaskan, dalam  proses penyusunan daftar pemilih akan melalui pleno di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. “KPU tetap melibatkan tim dari masing-masing calon dan Panwaslu,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dalam pleno rekapitulasi, KPU selalu membuka diri untuk menerima masukan. Dan jika masukan tersebut benar dan datanya valid, maka akan dimasukkan dalam DPT.

Untuk menyusun keakuratan data, KPU sudah bersurat kepada tim masing-masing calon dan Panwaslu. Dan KPU juga sudah menerima klarifikasi dari Panwaslu jika masih ada data ganda dan warga yang belum terakomodir, KPU juga menerima klarifikasi dari salah satu tim calon jika ada data ganda sekitar 5 ribu.

Sehubungan dengan DPS yang dinilai janggal, Burhan menilai itu sebagai masukan positif bagi KPU karena DPT sendiri baru akan ditetapkan pada 1 hingga 2 Oktober 2015.

Apabila ditemukan data ganda, maka otomatis akan dihapus. Sedangkan data yang memang belum masuk akan diakomodir dalam pencocokan dan penelitian data.

Jika masih ada warga yang belum terdata, maka KPUD memberi peluang untuk memilih di TPS dengan hanya menyodorkan KTP saja. ”Jika memang JMPP masih menemukan 12 ribu data ganda silakan sampaikan data validnya kepada kami untuk kami tindaklanjuti,” tandasnya.

Namun, penjelasan komisioner KPU tersebut belum memuaskan demonstran. Massa pun meminta seluruh komisioner KPU untuk bersumpah sesuai adat yakni sumpah talak tiga sebagai komitmen KPU menjaga netralitas. Karena didesak demonstran, komisioner KPU pun bersedia bersumpah. Setelah itu massa aksi pun membubarkan diri secara tertib. (puj/r10)

Kades Ogah Tak Dapat Jatah

*Retribusi Pasar Mulai Dipermasalahkan

POTENSI PENDAPATAN: Retribusi dari pasar masih belum mampu untuk mendongkrak pembangunan dari desa yang ada di Lombok Barat.

GIRI MENANG - Pengelolaan retribusi pasar, masih belum menyentuh pembangunan desa. Selama ini, hasil dari pengelolaan retribusi pasar belum pernah masuk dalam pendapatan asli desa (PADes).

Hal ini dikeluhkan Kepala Desa Karang Bongkot, Padelah. Desa Karang Bongkot yang di dalamnya terdapat pasar tradisional, hingga saat ini hasil pengelolaan pasar tidak pernah diperoleh desanya.

Diakui olehnya, ia mengaku awam dengan mekanisme atau pola pembagian retribusi pasar. Tentunya yang saling menguntungkan antara Pemda dan Desa. Dimana muara dari hasil pengelolaan retribusi pasar akan membantu pembangunan desa.

“Saya masih belum paham seperti apa mekanisme retribusi yang dijalankan oleh pemda,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar Fauzan Husnaudi menjelaskan, pengelolaan pasar ditangani oleh pihaknya. Mekanismenya, setiap desa akan mendapat bagian 10 persen.

“Itu tertuang dalam Undang-Undang Desa, apa yang diperoleh pemda melalui pajak atau retribusi akan diberikan ke desa,” ungkap Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, nilai retribusi disesuaikan dengan tarif cukai dan tarif pemanfaatan ruang. Untuk retribusi cukai, akan dikenakan tarif Rp 1500 per hari kepada pedagang di pelataran dan bakulan.

Bagi pedagang yang berada di dalam toko, dikenakan retribusi sebesar Rp 2000 per hari. Sedangkan tarif pemanfaatan ruang, akan dibayar per tahun sesuai ukuran ruangan. “Seperti pedagang yang menyewa ruangan ukuran 4x4 meter, akan membayar Rp 1,3 juta,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada pemerintah desa, tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan atas pengelolaan retribusi dan aset pemda. Sebab, setiap desa tetap akan menerima retribusi sesuai aturan yang berlaku. “Hajatnya untuk menunjang kesejahteraan desa, membantu pembangunan desa,” pungkasnya.(cr-dit)

Satpol PP Tarik Retribusi apa Pungli?

*Klaim Retribusi Resmi Tapi Tanpa Kwitansi

MELINTAS: Sejumlah truk yang melintas di Selong, Lombok Timur kemarin (28/9) di tengah sorotan dugaan pungli aparat pada truk pengangkut material.

SELONG - Penarikan retribusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) di Jenggik menuai sorotan. Penarikan tanpa disertai kwitansi bukti pembayaran menjadi penyebabnya. Setiap sopir yang membayar, hanya memberikan uang begitu saja pada petugas yang menunggu di lapangan.

“Memang begitu, tak pernah dikasi kwitansi atau apapun,” kata salah seorang sopir. 

Kepala Satpol PP Lotim Salmun Rahman membantah tudingan adanya Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan anak buahnya terhadap truk pengangkut material seperti pasir, batu, dan tanah yang dijual ke luar Gumi Selaparang. 

“Tidak ada itu pungli, yang kita lakukan resmi,” tegasnya.

Dijelaskan, Satpol PP ditugasi untuk melakukan penertiban segala aturan daerah. Salah satunya terkait pajak Material Bukan Logam dan Besi (MBLB), dalam kasus ini ia bertugas melakukan penarikan. Karena Lotim sangat kaya akan MBLB, pihaknya membuat dua pos di perbatasan Lotim, yakni di Jenggik dan Sepakat.

“Masak jual keluar kita tak dapat apa-apa,” jawabnya.

Disitulah anak buahnya menarik retribusi pada setiap truk pengangkut material yang melintas. Ia meyakini setiap uang yang diambilkan anak buahnya semua disetor ke kas daerah. Tak ada se-senpun yang masuk ke kantong pribadi. 

Terkait tidak adanya bukti tertulis yang diberikan pada sopir yang membayar pajak, ia mengatakan itu lantaran sopir yang kurang sadar. Karena memilih cepat banyak yang tak mau turun dari kendaraan untuk mengisi sejumlah kelengkapan.

“Tapi tak ada yang dikorupsi, itu selalu disetorkan semuanya,” tegas Salmun.

Dia sendiri jika boleh memilih akan menerapkan aturan tersebut. Namun kondisi di lapanganlah yang membuat pola pemberian langsung itu masih terjadi. Bahkan tak jarang, uang yang diberikan dilempar begitu saja oleh para sopir yang melintas. Hal itulah yang membuat sejumlah pihak bertanya-tanya tentang arah aliran uang yang diberikan.

“Kalau begitu caranya, wajar orang berpikir negatif,” kata salah seorang warga sekitar yang biasa melihat hal tersebut. (yuk/r3)

Rekanan PLN Diduga Lakukan Pungli

*Minta Biaya Pemasangan Tiang Rp 3,5 Juta

PEMASANGAN TIANG: Para pekerja, saat memasang tiang jaringan listrik di jalan raya Montong Ajan, Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu.

PRAYA - Indikasi Pungutan Liar (pungli) pada pemasangan tiang jaringan listrik diduga terjadi di Desa Montong Ajan, Praya Barat Daya dan Selong Belanak Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng). Pungli tersebut diduga dilakukan oknum perusahaan rekanan PLN yang bertugas memasang jaringan.

Di desa yang belum merasakan aliran listrik tersebut warga mengaku diminta iuran hingga Rp 3,5 juta per Kepala Keluarga (KK). Konon ini untuk biaya pemasangan tiang agar sambungan listrik ke rumah warga lebih cepat terkoneksi.

“Kami diminta membayar pemasangan tiang saja dulu, itu diluar Kwh (Meteran listrik, Red),” keluh beberapa warga dusun Torok Aik Belek, saat dikunjungi Kepala PLN Praya, Lalu Mulyadi, didampingi Dandim 1620/Loteng Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto, kemarin (28/9).

Mereka menceritakan, oknum rekanan PLN itu, melibatkan salah satu warga sekitar untuk memungut biaya pemasangan tiang ke rumah warga. Bagi yang tidak mengeluarkan biaya, maka tidak dialiri listrik. Begitu sebaliknya.

Biaya itu, beber mereka diberikan langsung kepada oknum bersangkutan, tanpa disertai kwitansi atau bukti tanda terima pembayaran.

“Kami tidak punya bukti apa-apa. Kecuali, kami pastikan seluruh warga kami ini mengeluarkan biaya pemasangan tiang tersebut,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat Sulaiman.

“Ini yang kami ingin tanyakan kepada PLN, bagaimana sebenarnya prosedur pemasangan jaringan listrik itu. Karena, berapa pun biaya, yang penting kami bisa merasakan listrik,” ujarnya  polos.

Mendengar informasi semacam itu, Kepala PLN Praya, Lalu Muliadi geram. Dia pun meminta kepada warga setempat, agar berhenti mengeluarkan biaya apa pun itu. Karena, setiap pemasangan jaringan listrik, pelanggan hanya dibebani biaya Kwh saja, bukan tiang jaringan listrik.

“Ini bukannya pungli, tapi unsur penipuan,” tegasnya.

Kasus itu, diakuinya secara langsung mencoreng citra PLN. Untuk itulah, pihaknya meminta nama dan identitas lengkap rekanan PLN yang dimaksud. Selanjutnya, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini, kami akan menurunkan tim, guna melaksanakan sosialisasi,” ujarnya.

Dia pun berharap agar Kodim ikut serta membantu PLN, guna mengusut persoalan tersebut. “Tolong Babinsa terdepan menyelesaikan masalah ini. Saya tidak mau warga saya ditipu seperti ini, bagaimana pun caranya oknum yang dimaksud diringkus, lalu serahkan ke polisi,” sambung Dandim 1620/Loteng Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto.(dss/r3)