Dibalik Pemberlakuan Perbub MBLB 2015

Untuk Genjot PAD, Dikeluhkan Pengusaha

SIAP JALAN: Dua truk pengangkut material sebelum berangkat ke tempat pemesan di luar Lotim, kemarin. / Foto: Lombokpost.net

Perbup Nomor 18/2015 terkait Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berlaku awal Oktober. Pemerintah berharap PAD bisa digenjot dari aturan baru ini. Namun suara sumbang dari sejumlah pengusaha, kencang terdengar.

***

MINERAL bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dulunya dikenal dengan nama galian C sangat banyak jenisnya di Lombok Timur. Mulai dari pasir, tanah uruk, batu krikil, dan belasan material lainnya bisa dijumpai di Gumi Selaparang. Karena itulah, pemerintah memaksimalkan potensi tersebut dengan memberi izin seluas-luasnya untuk penambangan di berbagai titik.

Hasilnya, tak hanya untuk daerah Lotim saja. Tak sedikit mineral ini yang dikirim juga ke luar daerah. Memaksimalkan potensi tersebut, rencananya 1 Oktober besok, aturan baru segera diterapkan. Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18/2015. Dengan aturan baru, penyesuaian atas inflasi dan harga kekinian dilakukan. Perbaikan tersebut diharap bisa memberi dampak signifikan pada perubahan pemasukan, kendati belum ada hitung-hitungan resmi.

”Jelas semangat menambah PAD itu ada dalam aturan yang baru,” kata Iswan Rakhmadi, Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, kemarin (29/9).

Peningkatan PAD tersebut tentu dihajatkan juga meningkatkan kemakmuran masyarakat Lotim. Dengan adanya penambahan PAD itu, uang yang dihasilkan diputar untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, hingga kini aturan baru itu masih menuai pro dan konta, khususnya di kalangan pengusaha. Mereka merasa keberatan dengan pertambahan nilai yang sangat besar. Padahal, aturan lama saja masih sangat memberatkan.

”Kalau meningkat berkali-kali lipat, tentu saja buat kita jadi berat,” kata Sukmawan, seorang sopir truk yang biasa mengangkut beragam material.

Sejumlah pertentangan itu dibenarkan Kasatpol PP Lotim Salmun Rahman. Ia mengatakan hingga kini masih ada suara sumbang dari pengusaha. Sebagai pihak yang ditugasi membantu penarikan, ia juga menjelaskan agak sulit melakukan hal tersebut.

”Tapi kita lihat saja nanti, akan diusahakan semaksimal mungkin sesuai aturan,” ucapnya. (Wahyu Prihadi/Selong)

Pasar Apung Jenggik Tak Laku

*Desa Minta Izin, Pemerintah Pikir-Pikir

KOSONG: Inilah deretan ruko di atas Dam Jenggik, Terara, Lombok Timur yang kosong tak berpenghuni. Komplek pertokoan yang dibangun Pemda Loti mini tak kunjung diminati pegusaha.

SELONG - Pasar Apung Jenggik, Lombok Timur (Lotim) yang dibangun sejak 2012 lalu, hingga kini tak kunjung difungsikan. Belum ada yang berminat pada 16 los toko yang tepat berada di perbatasan Lotim menuju Lombok Tengah tersebut.

“Sudah beberapa kali dicoba, tapi tak bisa untung,” kata Kabid Retribusi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim L Fauzan Ansori, kemarin (28/9).

Dia menjelaskan, sejumlah pengusaha yang pernah coba difasilitasi memilih balik kanan. Tak adanya pembeli membuat tidak ada pihak yang berminat menyewa deretan toko tersebut. Padahal, untuk membangunnya, tak sedikit dana bantuan pusat dikucurkan saat itu. 

Beragam cara pernah dicoba untuk menarik minat calon penyewa. Bahkan siapa yang berminat sempat diberikan gratis sewa pada bulan-bulan awal untuk menarik penyewa lain dan membuat kawasan itu menjadi ramai.

“Tapi sayang, digratiskan saja tak ada yang mau,” jawabnya.

Yang terbaru, Pemerintah Desa Jenggik, tempat toko-toko tersebut berada sudah mengajukan permohonan pengelolaan. Terkait permintaan itu, pemerintah katanya sedang mengkaji ulang. Namun Fauzan memberi sinyal, daripada kosong lebih baik diberikan pada desa. Polanya bisa saja menyewa semuanya selama satu tahun atau bisa juga dengan pola bagi hasil tergantung keuntungan yang didapat desa. 

“Kita masih pikir-pikir dulu,” jawabnya.

Pengajuan permohonan itu dibenarkan Samsul Hadi, Kades Jenggik. Pihaknya berencana menghidupkan UKM di desanya yang selama ini terkendala tempat berjualan. Menurutnya kawasan itu potensial untuk dikembangkan, letaknya yang berada di jalur utama dan perbatasan sangatlah bagus. Terlebih, keramaian remaja sekitar selalu ada di seputaran kawasan itu setiap sore harinya. 

“Mudah-mudahan disetujui untuk kami kelola, dari pada seperti ini terus,” ujarnya. (yuk/r3)

Ketika Hutan Rinjani Terus DirambahGapura

*Bencana Mengancam, Masyarakat Yang Paling Rugi

KAWASAN: Inilah gapura yang menandakan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur kemarin (28/9). Beberapa ratus meter setelah memasuki area itu, jelas terlihat perambahan hutan dilakukan warga.

Perambahan area Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hingga kini terus terjadi. Upaya menghalau warga beberapa waktu lalu kandas karena mendapat perlawanan. Jika terus dibiarkan, ancaman bencana dipastikan meningkat. Masyarakatlah yang kelak akan menanggung akibatnya.

***

TAMAN Nasinal Gunung Rinjani (TNGR) itulah bunyi tulisan yang menyambut setiap pengendara yang memasuki hutan Pusuk, Lombok Timur (Lotim). Tepat di kiri pintu masuk itu, ada sebuah pos yang didirikan Balai TNGR untuk mengawasi hutan. 

Sayangnya keberadaan pos tersebut tak banyak membantu. Masyarakat Jurang Koak, Bebidas yang berbatasan langsung dengan area itu justru melakukan perambahan.

Tanpa sungkan warga menebang pepohonan. Raung alat penebang pohon jelas terdengar. Tak ada yang disembunyikan, semua dilakukan terang-terangan.

Alasan warga sederhana, area itu merupakan warisan nenek moyangnya sehingga TNGR tak memiliki hak. Entah siapa yang benar, TNGR atau warga yang bergerak atas nama adat. Yang pasti perambahan hingga kini terus terjadi. 

Sejumlah catatan  menyebutkan, ada 200 hektar hutan Rinjani yang sudah berubah fungsi. Tak ada lagi pepohonan di atasnya. Hanya sebuah tanah lapang luas yang sudah dipetak-petak. Mungkin maksudnya pembagian pada warga yang hendak mengelolanya.

“Ini adalah kehendak warga yang memperjuangkan tanah adatnya,” kata Syarafuddin, Kepala Desa Bebidas membela para perambah hutan.

Pasukan TNGR yang dibantu TNI dan Polri yang datang beberapa waktu lalu harus gigit jari. Mereka yang hendak mengambil kembali kawasan itu dan mengusir warga yang dianggap merambah harus balik kanan. Parang-parang warga yang terhunus seolah membuat aparat berpikir ulang untuk mengusir warga. Walhasil pengusiran para perambah hutan beberapa pekan lalu tersebut menemui jalan buntu. 

“Kita akan evaluasi kenapa bisa gagal,” kata  H Ramsjah, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (KSPTN) Wilayah Dua.

Mungkin mundurnya aparat itu merupakan langkah terbaik yang memang harus diambil sementara ini. Jika tidak pertumpahan darah mungkin terjadi. Namun yang pasti, semakin lama perambahan dilakukan, semakin besar pula potensi bencana mengancam. 

Daerah itu merupakan kawasan resapan air. Penyangga kehidupan masyarakat Lombok. Dengan hilangnya 200 hektar pepohonan yang mungkin saja terus bertambah tentu akan berdampak pada daerah di bagin yang lebih rendah.

Belum lagi potensi longsor yang bisa saja mengancam, karena tak ada lagi pengikat tanah yang di perbukitan itu. Ini belum termasuk hilangnya habitat hewan dan tumbuhan endemik kawasan tersebut. Selain itu perubahan iklim sudah tentu terjadi. Hilangnya ribuan pohon yang menjadi paru-parubumi pastilah berpengaruh. 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu bisa saja merupakan pengaruh perambahan hutan secara menyeluruh di dunia. Hal tersebut diyakini membuat cuaca bumi makin panas sehingga mudah memicu api yang menjalar dengan cepat. Kekeringan di banyak titik di Lotim juga bisa saja karena hal itu.

Dengan segala potensi bencana yang ada, masyarakatlah yang paling terancam. Tak hanya masyarakat sekitar yang merambah kawasan itu. Namun juga seluruh masyarakat Lombok secara keseluruhan. Karena itu dalam kondisi seperti ini harus ada solusi segera. Hukum sebagai panglima.(Wahyu Prihadi/Selong/r3)

Satpol PP Tarik Retribusi apa Pungli?

*Klaim Retribusi Resmi Tapi Tanpa Kwitansi

MELINTAS: Sejumlah truk yang melintas di Selong, Lombok Timur kemarin (28/9) di tengah sorotan dugaan pungli aparat pada truk pengangkut material.

SELONG - Penarikan retribusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) di Jenggik menuai sorotan. Penarikan tanpa disertai kwitansi bukti pembayaran menjadi penyebabnya. Setiap sopir yang membayar, hanya memberikan uang begitu saja pada petugas yang menunggu di lapangan.

“Memang begitu, tak pernah dikasi kwitansi atau apapun,” kata salah seorang sopir. 

Kepala Satpol PP Lotim Salmun Rahman membantah tudingan adanya Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan anak buahnya terhadap truk pengangkut material seperti pasir, batu, dan tanah yang dijual ke luar Gumi Selaparang. 

“Tidak ada itu pungli, yang kita lakukan resmi,” tegasnya.

Dijelaskan, Satpol PP ditugasi untuk melakukan penertiban segala aturan daerah. Salah satunya terkait pajak Material Bukan Logam dan Besi (MBLB), dalam kasus ini ia bertugas melakukan penarikan. Karena Lotim sangat kaya akan MBLB, pihaknya membuat dua pos di perbatasan Lotim, yakni di Jenggik dan Sepakat.

“Masak jual keluar kita tak dapat apa-apa,” jawabnya.

Disitulah anak buahnya menarik retribusi pada setiap truk pengangkut material yang melintas. Ia meyakini setiap uang yang diambilkan anak buahnya semua disetor ke kas daerah. Tak ada se-senpun yang masuk ke kantong pribadi. 

Terkait tidak adanya bukti tertulis yang diberikan pada sopir yang membayar pajak, ia mengatakan itu lantaran sopir yang kurang sadar. Karena memilih cepat banyak yang tak mau turun dari kendaraan untuk mengisi sejumlah kelengkapan.

“Tapi tak ada yang dikorupsi, itu selalu disetorkan semuanya,” tegas Salmun.

Dia sendiri jika boleh memilih akan menerapkan aturan tersebut. Namun kondisi di lapanganlah yang membuat pola pemberian langsung itu masih terjadi. Bahkan tak jarang, uang yang diberikan dilempar begitu saja oleh para sopir yang melintas. Hal itulah yang membuat sejumlah pihak bertanya-tanya tentang arah aliran uang yang diberikan.

“Kalau begitu caranya, wajar orang berpikir negatif,” kata salah seorang warga sekitar yang biasa melihat hal tersebut. (yuk/r3)

Kapolres Baru Prioritaskan Kamtibmas Selamat

SELONG - AKBP Karsiman kini menjadi perwira tertinggi di jajaran Korps Bhayangkara Lombok Timur (Lotim). Ia, menjabat Kapolres Lotim menggantikan AKBP Heri Prihanto yang dimutasi ke Mataram. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Lotim, Sabtu (19/9) lalu, ia mengatakan keamanan akan menjadi prioritas utama.

Selamat Datang : Kapolres Lombok Timur AKBP Karisman (tengah) menerima ucapan selamat dari para personel polres.  Ia, kini menjadi Kapolres Lotim menggantikan AKBP Heri Prihanto yang dimutasi ke Polres Mataram.

“Sesuai tugas, kami ada untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum,” katanya.

                

Perwira dengan dua melati di pundak itu mengatakan kondisi Lotim jauh lebih kompleks ketimbang tempatnya dulu di Sumbawa. Dengan wilayah terluas di Lombok dan penduduk terbesar seluruh NTB, persoalan yang ada menjadi lebih beragam. Potensi masalah itulah yang menurutnya akan menjadi perhatian utama.

“Kita awasi mulai dari kriminalitas hingga konflik warga,” jelasnya.

Program terkait kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lanjut Karsiman menjadi hal yang harus diseriusi. Pada intinya, semua menyangkut pelayanan prima dari polisi pada masyarakat. Ia juga berjanji menyelesaikan kasus-kasus yang belum tertangani dengan baik.

“Supaya ada kepastian hukum, saya siap belajar,” katanya.

Sementaitu, Heri Prihanto yang kini menjabat Kapolres Mataram mengatakan siap memberikan masukan apapun yang diperlukan. Kendati tak lagi bertugas di Lotim, ia berjanji terus menjalin komunikasi denan masyarakat Gumi Selaparang.

Ia juga meminta semua mantan anak buahnya di Lotim membantu kapolres baru untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Dalam kesempatan  itu ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak selama ia menjalankan tugas di Lotim.

“Saya banyak kenangan di sini, mohon maafkan semua kekurangan,” pintanya. (yuk/r3)

Alam Surga Dunia, Fasilitas Seperti Neraka

*Anugerah Tuhan Bernama Jerowaru

RUSAK: Kondisi salah satu ruas jalan menuju pantai-pantai selatan yang rusak parah, Sabtu lalu.

Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) adalah kawasan dengan ragam potensi yang luar biasa. Mulai dari daratan yang indah, pesisir yang memukau hingga laut yang kaya. Sayang arah pembangunan belum mau berpihak ke selatan. Hasilnya, meski terbilang kaya kawasan ini belum bisa berkembang seperti pesisir Lombok di barat dan utara.

***

JEROWARU merupakan daerah di ujung selatan Lombok Timur (Lotim). Kendati hanya berstatus kecamatan, daerah ini sebenarnya cukup luas, bahkan melebihi Mataram, Ibu Kota NTB. Dalam peta Lombok, Jerowaru berada di ujung semenanjung yang menjorok ke Selat Alas.

Dikenal sebagai daerah terpanas dan terkering di Lombok, persoalan air menjadi masalah  utama di lokasi ini. Dalam musim-musim kemarau seperti saat ini warga harus melakukan berbagai cara untuk tetap mendapatkan air. Termasuk  membeli dari mobil-mobil pengangkut air. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar dan jumlahnya tidak sedikit.  Tapi warga tak ada pilihan lain.

“Saya keluar uang sampai Rp 900 ribu sebulan,” kata Ahmadi, seorang warga di Desa Seriwe.

Harga itu dikeluarkan untuk empat truk air yang digunakan selama satu bulan. Tak adanya opsi lain membuat warga tak memiliki banyak pilihan. Warga bukan hanya berpangku tangan.

Mereka telah berupaya menemukan sumber air. Namun tanah yang digali tak kunjung berbaik hati.  Air tak kunjung ditemukan. Kalaupun ada, air yang ada rasanya payau atau bahkan asin. Walhasil, jadilah warga setempat yang sebagian besar petani dan nelayan harus pandai memutar otak. Air itu umunya hanya digunakan untuk mandi dan minum saja. Untuk penuduk yang lebih miskin, terkadang air hanya digunakan untuk minum saja.

“Harus ekstra hemat pakai airnya,” kata Supran, warga lainnya.

Upaya pemerintah bukannya tak ada, beberapa tahun silam pernah dilakukan pengadaan sarana penyulingan air laut. Namun belum genap setahun, kerusakan mulai terjadi. Kini bantuan tersebut praktis tak beroperasi.  

“Kita biarkan saja seperti ini, supaya pemerintah tahu kalau datang,” kata Nurman, Kades Ekas Buana.

Hal serupa juga terjadi di titik-titik lainnya tempat bantuan mesin penyulingan itu diberikan. Tak ada perbaikan hingga kini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lotim, M Tasywiruddin membenarkan hal itu. Tak ada operator yang mampu memperbaiki keusakan yang terjadi. Padahal dana yang tak sedikit sudah dikucurkan untuk itu.

“Itu bantuan pusat, tapi sekaran pada rusak,” jawabnya.

Tidak adanya sumber air itu juga berpengaruh pada sektor pertanian. Sejumlah lahan yang ada hanya menjadi sawah tadah hujan. Beberapa mencoba membendung air hujan yang ada di penampungan buatan. Warga menyebutnya dengan nama embung, atau bendungan kecil. Dari sana air dialirkan. Namun saat musim kemarau panjang seperti saat ini, banyak embung mengering.

Jadilah lahan yang ada tak tandus tak terurus. Itulah mengapa banyak lahan dibiarkan begitu saja. Padahal denga luas yang ada, jika dimaksimalkan kawasan ini saja bisa menjadi pemenuh kebutuhan pangan warga Lotim.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim H Nafsi pernah mengatakan kalau pihaknya sedang mengkaji upaya pencarian air. Nantinya di titik-titik potensial, dilakukan pengeboran dan dialirkan untuk warga dan sawah. Namun itu baru sekadar wacana.

Bahkan Dam Pandanduri yang disebut-sebut menjadi solusi atas persoalan itu, hingga kini belum bisa diandalkan. Proses pengisian air tahap awal yang belum rampung membuat bendungan terbesar seluruh Lombok itu belum banyak berarti bagi warga selatan, termasuk Jerowaru.

Kaya Potensi Pariwisata

MENAWAN: Beberapa wisatawan menikmati keindahan Pantai Kura-kura di Jerowaru yang belum dikenal luas, Sabtu lalu.

Dilihat dari sumber daya alamnya Jerowaru sebenarnya daerah yang sangat luar biasa. Alamnya kaya dan indah. Namun sulitnya air membuat warga tak bisa mengolahnya dengan sempurna. Sementara di lautan, anugerah tuhan untuk kawasan ini luar biasa. Laut selatan adalah rumah bagi ragam ikan dan sejenisnya. Ini belum termasuk potensi minyak dan gas di dasar lautnya. Karena itu wajar jika hasil laut kini masih menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat.

Bahkan ketika pembatasan ekspor hasil laut seperti lobster dibatasi, warga tak patah arang. Mereka kini banyak yang menjadi nelayan budidaya. “Banyak yang bisa perbaiki hidup dari budidaya,” kata L Ahmad Zulkifli, Camat Jerowau.

Ada yang membudidayakan rumput laut, ikan bahkan budidaya lobster yang menjadi komoditas utama dunia. Dengan segala keterbatasan, para nelayan mencoba bertahan hidup meski perhatian pemerintah terbilang minim.

“Kerja-kerja sendiri, susah-susah sendiri,” kata Kades Seriwe Abdul Hamis yang juga seorang nelayan.

Potensi lain yang dimiliki Jerowaru adalah pariwisata. Alam yang indah adalah pesona yang belum tergarap secara maksimal.

Pesisir Jerowaru adalah biru laut yang dipagari barisan pantai-pantai pasir putih nan menawan. Pantai Pink mungkin menjadi yang paling terkenal. Namun jangan salah, selain pantai berwarna merah muda itu, masih banyak lagi kawasan lain yang tak kalah menawan.

 Sungguh sebuah karunia tuhan yang sangat luar biasa.

Namun sekali lagi, kebijakan belum banyak berpihak ke selatan. Arah pengembangan wisata Lombok yang masih berpusat di barat dan utara membuat Jerowaru belum banyak dikenal dunia. Namun perlahan tapi pasti para pemodal mulai melirik. Meski belum banyak realisasi.

“ Kalau tanah pinggir pantai sudah pada habis, cuman tak tahu kapan mau dibangun,” kata Nurman, Kades Ekas Buana.

Sarana atau fasilitas menurutnya menjadi kendala utama. Jalan yang rusak, lampu jalan yang minim, pasokan listrik yang tak memadai, keamanan, hingga akses transportasi publik yang tak ada sama sekali menjadi barisan persoalan. Tentu saja masalah air yang menghantui setiap tahunnya. Tak heran banyak yang menyebut Jerowaru merupakan potongan surga di dunia namun dengan fasilitas seperti “neraka”.

Miris rasanya, dengan beragam kelebihan yang dimiliki, daerah ini belum bisa bangkit dari kemiskinan. Setengah penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pada beberapa desa, angkanya bahkan melebihi 60 persen. ”Itu saya akui,” kata Nurman sang kades. (Wahyu Prihadi/r3)

TNGR Atur Ulang Strategi

*Setelah Gagal Usir Penebang Hutan Gunung Rinjani

MEMANAS: Ratusan masa yang menduduki hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan petugas hutan yang coba mengambil alih kawasan saat berhada-hadapan, Sabtu (19/9) lalu.

SELONG - Polisi Hutan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan ratusan warga Desa Bebidas, Lombok Timur (Lotim) saling berhadap-hadapan, Sabtu (19/9) lalu.

Suasana memanas menyusul upaya pihak TNGR yang mencoba masuk ke area hutan yang dipersengketakan. Namun mereka dihalang-halangi warga yang sudah membabat hutan kawasan tersebut sejak beberapa bulan lalu.

“Kalian tak boleh masuk, ini tanah kami,” teriak warga yang menghalangi paskan TNGR.

Kendati para polisi hutan datang bersama  TNI dan Polri, warga nampak tak gentar. Personel gabungan bersenjata itu seolah tak membuat warga mundur. Mereka terus menghalangi upaya petugas memasuki dan mengambil alih kawasan hutan yang telah mereka duduki.

Tak hanya lelaki dewasa, warga bahkan nampak membawa serta anak dan istrnya. Tepat di pintu masuk kawasan yang kini sudah dirambah, warga bertahan. Beberapa terlihat mempersenjatai diri dengan parang yang disematkan di tubuhnya. Warga seolah siap mati mempertahankan kawasan yang menurut TNGR masuk dalam wilayah taman nasional itu.

“Ini tanah warga, jangan main aku,” teriak masa kembali memanaskan suasana.

               

Mencegah hal yang tak diinginkan, TNGR yang sebelumnya sempat memaksa masuk akhirnya mengalah. Mereka mengurungkan niat mengambil alih kawasan itu untuk sementar. Kini pasukan disiagakan di pos TNGR yang berada di Jurang Koak, Bebidas.

“Kita tak menginginkan ada korban berjatuhan,” kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (KSPTN) Wilayan II, H Ramsjah kepada Lombok Post.

Hingga kini pihaknya terus melakukan evaluasi kegagalan upaya eksekusi operasi gabungan Sabtu (19/9) lalu. Bersama sejumlah pihak terkait, ia mengatakan terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mencari jalan keluar terbaik.

“Kegagalan eksekusi itu jadi bahan evaluasi,” katanya.

Sementara itu Kades Bebias, Syarafudin menyesalkan langkah  yang dilakukan pihak TNGR. Menurutnya hal itu tak perlu terjadi, jika semua pihak mampu menahan diri. Warga menurutnya dengan segala kemampuan pasti mempertahankan apa yang dianggap sebagai warisan leluhurnya. Karena itu ia meminta pihak lain sabar dan menunggu, serta tak memaksakan kehendak.

“Proses hukum kan sedang berlangsung, tunggu saja itu,” katanya.

 Hingga kini sekitar 100 hektare lahan yang dulunya tertutup hutan kini gundul setelah warga yang memaksa masuk sejak beberapa bulan terakhir. Mereka  menebang dan mengambil kayu yang ada. Kawasan tersebut kini menjadi tanah lapang tanpa tutupa hutan. (yuk/r3)

Miras Masih Beredar di Lotim

HARAM: Inilah sejumlah miras yang diangkut Polres Lotim dari sejumlah lokasi Kamis malam lalu (17/9).

SELONG - Larangan peredaran minuman keras (Miras) jenis apapun di Gumi Selaparang nampaknya masih dianggap angin lalu oleh sejumlah kalangan. Buktinya, dalam operasi yang dilakukan Sat Narkoba Polres Lotim di sejumlah lokasi Kamis malam (17/9) lalu ditemukan sejumlah miras beragam jenis.

”Ada yang tradisional, ada juga yang mereka pabrik,” kata Kasat Narkoba Polres Lotim AKP Arjuna, kemarin (18/9).

          

Dalam keterangan pers yang diberikan, ia menjelaskan operasi dilakukan di Tetebatu Kecamatan Sikur, serta Suradadi dan Orong Piter Kecamatan Sukamulia. Miras yang ditemukan yakni 36 botol bir bintang masing-masing 620 mili liter yang masih terbungkus rapi dalam tiga kardus berbeda. Ada juga satu jeriken brem setara 30 liter, 12 botol kecil brem kemasan 600 mili liter dan satu botol besar brem 1,5 liter.

”Yang diduga terlibat, kini masih diperiksa,” katanya.

          

Operasi ini, lanjut Arjuna, akan terus digiatkan. Pasalnya, miras menjadi salah satu penyebab utama beragam masalah yang belakangan terjadi di Lotim. Mulai dari keributan saat nyongkolan, aksi pemerkosaan, pencurian, perkelahian antar kampung, umumnya diawali miras. Bahkan peredaran narkoba juga erat kaitannya dengan barang memabukkan ini.

”Makanya kita tak akan biarkan,” tegasnya.

          

Kepala Satpol PP Lotim Salmun Rahman menyambut baik apa yang dilakukan polisi. Dengan makin banyak pihak yang menggencarkan razia miras, ia meyakini ruang gerak pelaku makin sempit. Mereka yang mencari keuntungan dengan menjual barang tersebut diharap menjadi jera karena terus dirazia. ”Kalau terus disita barangnya kan mereka rugi sendiri, biar kapok,” ucapnya. (yuk/r5)