Panwascam Tuding Bupati Kampanye di Luar Cuti

Kamal: Tak Perlu Izin di Hari Sabtu-Minggu

Ilustrasi Kampanye / Foto: Net

SUMBAWA - Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, dinilai oleh Panwascam Labuhan Badas telah melakukan kampanye di luar cuti. Dimana yang bersangkutan menghadiri dan berorasi dalam kegiatan tatap muka pasangan calon nomor urut dua di Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Sabtu (26/9) malam lalu. 

Ketua Panwascam Labuhan Badas, Mursan mengatakan, bahwa Bupati yang juga Ketua Partai Hanura Kabupaten Sumbawa menghadiri pertemuan terbatas di lokasi itu. Menurutnya Bupati sempat berorasi dalam pertemuan itu. 

''Intinya, ketika hadir di dalam kampanye tanpa jadwal cutinya, maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Terlepas yang bersangkutan melakukan orasi atau tidak," ujarnya.

Selaku Panwascam, persoalan ini akan disampaikan kepada Panwas Kabupaten Sumbawa. Sebab, pihak Panwas yang memiliki kewenangan lebih lanjut. Terlepas apakah hal ini akan diproses lebih lanjut atau tidak, itu merupakan kewenangan Panwas Kabupaten. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada Panwas Kabupaten.  

Sementara itu Ketua Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati 'Saat-Jaya'. 

Kamaluddin menjelaskan, bahwa bupati tidak perlu meminta izin kampanye pada hari Sabtu dan Minggu. ''Karena itu adalah hari libur,'' ujar Kamal yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini. Dan sebelum JM mengikuti setiap kegiatan kampanye, kata Kamal, JM (sebutan nama bupati) juga selalu memperhatikan izin cuti. Kamal mengatakan sah-sah saja pihak Panwascam mengatakan hal itu, namun diharapkan bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 

Terpisah, Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat mengaku sudah mendapat informasi secara lisan dari Panwas Kecamatan Labuhan Badas. Karena itu, pihaknya menunggu laporan resmi dari Panwascam. ''Sampai saat ini bentuk tertulis hasil pengawasannya belum kami dapatkan. Kita tunggu hasil laporan Panwascam Labuhan Badas," kata Syamsi, akrabnya disapa. 

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa mengungkapkan, Gubernur NTB memberikan izin cuti kampanye kepada Bupati Sumbawa selama 9 hari kerja. Dengan jadwal mulai dari Bulan September hingga Desember 2015. Untuk September adalah pada tanggal 15, 17, 20, 23, 27, dan 29. Berlanjut ke Bulan Oktober yaitu pada tanggal 4, 18, 26 dan 29. Untuk Bulan November pada tanggal 2, 8, 16, dan 22, dan berakhir pada tanggal 1 Desember. 

Dalam surat izin cuti ini juga disebutkan lokasi kampanye Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik yaitu Kecamatan Empang, Moyo Hilir, Lenangguar, Lopok, Buer, Plampang, Moyo Utara, Maronge, Lunyuk, dan Unter Iwes. Kemudian, Labangka, Utan, Lantung, Moyo Hulu dan berakhir di Kecamatan Sumbawa. (run/r8)

Perlu Revisi Strategi Penagihan di Pasar

KUMUH : Keberadaan pasar di Kota Sumbawa perlu dibenahi. Keberadaanya yang semerawut perlu perhatian pemerintah, seperti keberadaan Pasar Seketeng Sumbawa./Foto: LombokPost.net

SUMBAWA - Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H ILham Mustami berharap ke depan pendapatan daerah dari penarikan retribusi di Pasar terus meningkat. Dia sangat ingin pendatan yang masuk melalui Diskoperindag Sumbawa itu setiap tahun bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Tidak seperti setiap tahunnya termasuk tahun ini yang hingga akhir tahun baru mendekati 50 persen. 

Politisi Hanura itu bahkan menyarankan pihak dinas untuk merevisi strategi penagihan di pasar. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Karena dia yakin, dengan kondisi yang terjadi sekarang tingkat kebocorannya cukup tinggi. 

Salah satu indikasinya menurut H. Ilham, jumlah pedagang yang semakin banyak bahkan hingga ke bahu jalan, namun pendapatan pemerintah tidak bertambah. Bahkan target yang telah ditetapkan belum bisa terpenuhi. Dia berharap pihak dinas melakukan evaluasi ke depannya. Meskipun di sisi lain pihak dewan juga diakui terus memikirkan langkah strategis untuk mewujudkan adanya pasar yang lebih layak. Baik dari segi luas, lokasi dan lainnya. 

Kepala Diskoperindag Sumbawa, Zainal Abidin menyambut baik masukan dari pihak dewan. Terutama untuk melakukan revisi strategi penarikan retribusi di  pasar. Meskipun di sisi lain saat ini pihak Diskoperindag juga terus bekerja maksimal untuk terus mencari titik persoalan yang terjadi di pasar. 

“Kami juga sudah menyurati para pedagang yang kini berdagang di luar untuk kembali masuk ke dalam area pasar. Terlebih aka nada rencana penertiban,” katanya, kemarin.

Terkait realisasi target pendapatan, dia mengakui dari sekitar Rp 1,6 miliar target tahun ini realisasinya baru mendekati 50 persen. Sadar dengan kondisi ini, dia memastikan pihaknya terus berupaya agar realisasi pendapatan bisa terus bertambah. Berbagai upaya terus dilakukan. Antara lain dengan menyurati para pedagang yang menempati los namun hingga kini masih nunggak. Hingga mengintensifkan penagihan. (aen/r8) 

Dewan Pemalsu Ijazah Resmi di PAW

DILANTIK : Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST saat melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Muhammad Amin, pengganti Sukardi dari PDIP melalui sidang paripurna luar biasa, kemarin./ Foto:LombokPost.net

TALIWANG - Karir Sukardi sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berakhir. Dia digantikan Muhammad Amin melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Sukardi sendiri diusulkan untuk dilakukan PAW lantaran divonis pengadilan terbukti menggunakan ijasah palsu pada saat pencalonannya sebagai anggota DPRD. Putusan pengadilan itupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Muhammad Amin sendiri ditunjuk sebagai pengganti setelah sebelumnya dia berhasil meraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2014 lalu pada daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat III (Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang).

Proses PAW ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan Muhammad Amin, dipimpin langsung ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST. Proses ini disaksikan anggota DPRD yang hadir, jajaran Muspida dan para tamu undangan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat. 

PAW terhadap Sukardi dan digantikan Muhammad Amin ini dilakukan sesuai SK Gubernur NTB Nomor 171-548/2015 tertanggal 16 September 2015. pada paripurna istimewa kemarin, Sukardi turut hadir. Sukardi tampak tenang, bahkan usai rekannya dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dan dipersilahkan menduduki kursi anggota, Sukardi kemudian bangkit sambil melambaikan tangan.

Sementara itu, Pergantian antar waktu (PAW) dua unsur pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dan Iwan Panjidinata mulai diproses.

Dua unsur pimpinan ini diusulkan untuk dilakukan PAW karena mereka memilih maju dalam pencalonan bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat pada Pilkada 9 Desember mendatang. Fud Syaifuddin unsur pimpinan dari PBB ini maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Dr Ir W Musyafirin sementara Iwan Panjidinata dari partai Gerindra maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Drs H Mala Rahman.

Heru menyebut, berdasarkan hasil pleno yang dilakukan pihaknya, Fud Syaifuddin ST akan digantikan Amir Ma’ruf Husen, selaku calon anggota DPRD peraih suara terbanyak kedua dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat II. Iwan Panjidinata akan digantikan Khaerun, caleg partai Gerindra yang juga peraih suara terbanyak kedua dari dapil Sumbawa Barat II. Baik Fud Syaifuddin maupun Iwan Panjidinata sendiri sama-sama berasal dari dapil Sumbawa Barat II (Kecamatan Taliwang). ‘’Tanggal 21 September lalu surat DPRD ini sudah kami respon. Begitu kami terima langsung kami proses dan berdasarkan hasil pleno yang dilakukan KPU, dua anggota DPRD itu akan masing-masing akan digantikan oleh Amir Ma’ruf Husen dan Khaerun,’’ sebutnya.

Hasil pleno KPU ini kemudian diserahkan kembali kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme tentang PAW. Heru menambahkan, penetapan dua nama calon pengganti dua unsur pimpinan DPRD ini dilihat berdasarkan perolehan suara pada Pileg lalu. Kedua calon pengganti tersebut merupakan caleg peraih suara terbanyak kedua dibawah dua unsur pimpinan ini. ‘’Tugas KPU disini sudah selesai. Nama calon pengganti untuk keduanya itu sudah kami serahkan kembali ke DPRD. Tinggal DPRD yang akan memproses lebih lanjut,’’ terangnya.

Bagaimana dengan usulan PAW anggota DPRD dari partai Hanura? Heru menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat apapun dari DPRD terkait hal tersebut. Seperti diketahui, Partai Hanura adalah partai pertama pada periode ini yang mengusulkan PAW terhadap salah satu kadernya yang kini sebagai anggota DPRD. Usulan PAW itu bahkan sudah masuk ke DPRD. Namun belum bisa diproses oleh DPRD lantaran anggota dewan bersangkutan saat ini masih menempuh jalur hukum terkait keputusan yang diambil partai. ‘’Kalau untuk PAW dari Hanura seperti yang ditanyakan itu, sampai saat ini belum ada masuk ke KPU,’’ tegasnya. (far/r8)

Polisi Tunggu Hasil Audit

*Dugaan Korupsi Kredit Bank NTB

SUMBAWA - Setelah turun lapangan selama beberapa hari untuk melakukan audit terkait kasus dugaan kredit macet Bank NTB Cabang Sumbawa, akhirnya tim dari BPKP NTB meniggalkan Sumbawa. Saat ini, pihak Polres Sumbawa masih menunggu hasil audit tersebut. 

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetiyo yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan dari BPKP. Nantinya BPKP akan mengeluarkan produk, berupa laporan. Dari laporan itu, akan dilakukan pengkajian ulang. Dalam artian apakah dalam audit ditemukan kerugian negara. 

''Dalam undang-undang korupsi pasal dua dan tiga itu mutlak, harus ada kerugian negara," ujar Tri, akrab perwira ini disapa, Sabtu pekan lalu. 

Meski demikian hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus ini sudah mengarah. Dan pihaknya telah menetapkan tiga calon tersangka. 

''Masih tetap tiga calon tersangka, jika ada perubahan keterangan pasca hasil audit BPKP, bisa jadi calon tersangkanya akan bertambah," terangnya. 

Seperti diberitakan, kasus dugaan kredit macet Bank NTB terjadi sekitar Tahun 2005 lalu. Dimana pihak Bank NTB menggelontorkan kredit miliaran rupiah kepada 151 karyawan PTNNT. Dalam praktiknya pemberian kredit ini diduga kuat melanggar prosedur. (run/r8)

Dari Peraih Emas SEA GAMES, Anak SD, Hingga Kakek-Kakek

*Dari Lomba Lari 10 K Festival Moyo

Lomba lari 10 K yang merupakan bagian dari Festival Moyo 2015 semakin menarik perhatian pelari nasional. Nama-nama yang pernah ikut tahun lalu, masih ikut tahun ini. Bahkan dua peraih medali emas pada SEA GAMES 2015 di Singapura, Agus Prayogo dan Rini Budiarti ikut ambil bagian. 

***

SEKITAR 4000 pelari memadati Lapangan Pahlawan Sumbawa, kemarin pagi. Mereka mengikuti lomba lari 10 K yang merupakan bagian dari Festival Moyo 2015. Para peserta yang mengkuti lomba ini terdiri dari anak-anak usia SD hingga orang dewasa, hingga kekek-kakek.. Masing-masing peserta, menggunakan baju khusus yang disiapkan oleh panitia. Hal ini dilakukan agar panitia bisa membedakan para peserta satu dengan lainnya.

Dari ribuan peserta yang ikut, sebagian berasal dari luar Sumbawa. Mulai dari Kabupaten tetangga, seperti Bima, Kota Bima, Dompu dan KSB. Hingga peserta dari Pulau Bali dan Jawa. Tidak sedikit di antara mereka adalah atlet-atlet daerah hingga nasional. Di antara mereka, terlihat sejumlah atlet nasional, Agus Prayogo, Ridwan dan Rini Budiarti ikut ambil bagian. Bahkan Agus dan Rini merupakan atlet peraih medali emas dalam SEA GAMES 2015 di Singapura beberapa waktu lalu. 

Setelah bendera start diangkat oleh Bupati Sumbawa, Drs. Jamaluddin Malik, para peserta ini langsung berlari. Mereka mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Setelah beberapa lama, para peserta akhirnya kembali ke garis finish di Lapangan Pahlawan. Rasa lelah dan penat setelah berlari, terlihat langsung hilang dari wajah para peserta saat memasuki garis finish. 

Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya dewan juri mengumumkan pemenang lomba. Dalam hal ini, Rini Budiarti menjadi juara pertama untuk kategori putri nasional. Sementara Agus Prayogo, menjadi juara satu dalam kategori putra nasional.   

Ditemui seusai kegiatan, Rini Budiarti mengaku baru ikut dalam lomba lari 10 K pada tahun ini. Dia mendapat informasi mengenai kegiatan ini dari teman-teman sesama atlet. ''Saya ikut event ni untuk mengetahui sejauh mana kemampuan saya dan kondisi sampai mana," ujarnya kepada RADAR SUMBAWA.

Tidak ada persiapan khusus baginya menghadapi lomba lari 10 K ini. Karena setiap hari dia melakukan pelatihan secara rutin. Rini juga mengaku sering mengikuti kegiatan lomba lari seperti ini. Setelah SEA GAMES, Rini mencoba melakukan tes awal dalam kegiatan serupa di Jakarta. Kemudian dia memutuskan untuk ikut dalam kegiatan lari 10 K ini. 

Memang dalam rute lomba ada perbaikan jalan di sejumlah titik, namun dirasa tidak mengganggu. Dia mengaku sudah terbiasa latihan lari pada pagi dan sore hari. Jadi ketika ada lomba seperti ini akan langsung berangkat dan tidak perlu pelatihan khusus. 

Hal senada juga dikatakan Agus Prayogo. Anggota TNI yang bertugas di Jasdam III Siliwangi ini merupakan juara pertama pada kegiatan yang sama dan kategori yang sama tahun lalu. 

Menurutnya, kegiatan tahun ini mengalami perubahan yang lebih bagus. Mengingat kategori yang diperlombakan dan peserta yang ikut juga lebih banyak. 

Menurut anggota TNI berpangkat Sersan Satu (Sertu) ini, tidak ada persiapan khusus untuk event lari 10 K ini. Sebab, secara pribadi dia tergabung dalam tim nasional. Selagi tidak ada event yang bertaraf internasional, dia pasti akan hadir. ''Rencana selesai dari Sumbawa saya akan mengikuti event dalam rangka HUT TNI. Kebetulan saya juga anggota TNI," terangnya. 

Diharapkan ke depan kegiatan ini bisa bertahan. Karena atlet dari Sumbawa banyak yang berprestasi di tingkat nasional, bahkan internasional. Diharapkan ajang seperti ini bisa melatih atlet-atlet daerah untuk menggantikan atlet nasional yang sudah ada. 

Berikut daftar nama juara untuk masing-masing kategori loma lari 10 K. Juara satu hingga 10 Kategori lokal putri NTB yakni, Dian Ekayanti, Sumbawa, Nova Dwiyanti, SMP 4 Satap Unter Iwes, Sri Agustini, SMP 1 Labuhan Badas, Rizky Putry, SMP Satap Unter Iwes, Sry Rahayu, SMP Stap Unter Iwes, Dewi Kurniyati, Nijang, Sumbawa, Arung Putri P, SMP 1 Unter Iwes, Heny Suryanti, SMP Moyo Utara, Lia, Sering, Gita Sonia, SMA Labangka.

Untuk kategori lokal NTB Putra, juara pertama hingga 10 diraih oleh, Ian Bahtiar, Kabupaten Bima, Iman Mahdi, Kota Bima, Zulkifli, Kota Bima, Kamaruddin, Kota Bima, Musliadin, Kabupaten Bima, Sobrin, Kabupaten Bima, Suandi, Kabupaten Sumbawa, A Bakar, Kabupaten Dompu, Heri Ardiansyah, Kota Bima dan Yadin, Kabupaten Bima. 

Pada kategori SD putri, juara satu hingga 10 diduduki oleh Dahlia, SDN Olat Rarang, Lisda, SDN 4 Sumbawa, Dina Apriliyanti, SDN Olat Rarang, Nita Ade Kayanti, SDN Olat Rarang, Salwa, SDN 15 Sumbawa, Dinda, SDN Kebayan, Yura Jusmawati, MI Al-Ma'arif, Febi Hidayah Adha, SDN Olat Rarang, Winda Widya, SDN 11 Sumbawa dan Erika, SDN 11 Sumbawa.

Kategori SD putra, peringkat pertama hingga 10 diraih oleh Ikra Saputra, SDN 2 Labuhan Sumbawa, M. Husni, SDN 15 Sumbawa, Zuldian, SDN Pulau Medang, Heri H, labuhan Badas, Anggi Saputra, SDN 1 Sampa', M. Sahrul, SDN Pulau Medang, Rizaldi, SDN 2 Labuhan Badas, M. Zaky, Mayung Bulaeng dan Ashari Ramadhan, SDN 1 Sampa'.

Untuk kategori putri nasional, juara satu sampai enam diraih oleh Rini Budiarti, DKI Jakarta, Serli Marince S, Kalimantan Timur, Erni, Jawa Tengah, Sunarti, Kota Bima, Nurrahina, Kabupaten Dompu dan Sarah, Kabupaten Bima.

Terakhir, kategori putra nasional, peringkat satu hingga sepuluh diraih oleh Agus Prayogo, Jawa Barat, Ridwan, Kabupaten Sumbawa, Saudiq, Jawa Tengah, Acongtio, Jawa Timur, A Hari, KSB, Niko, Bali, Saiin, Jawa Barat, Aris Wandana, Jawa Tengah, Mulyadin, Jawa Timur dan Sapruddin, KSB. (*/Randy Pratama/Sumbawa)

Pengusaha Diminta Tidak Percaya Calo

Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPMPPT ) : Drs Hajamuddin

TALIWANG - Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Drs Hajamuddin meminta kepada semua pihak untuk tidak percaya calo pengurusan sejumlah proses perizinan yang ditanggani oleh instansi yang dipimpinnya. 

‘’Kalau melalui calo, biaya pengurusannya pasti pasti membengkak dari nilai resmi yang ditetapkan pemerintah,’’tegasnya.

Hajamuddin mengaku, pengurusan perizinan tidaklah terlalu rumit. Apalagi, semua persyaratan yang dibutuhkan bisa dipenuhi pemohon. 

‘’Kalau semua lengkap, kita tinggal cek lapangan, setelah dianggap lengkap nanti langsung kita urus permohonan perizinannya,’’ katanya.

Berapa biaya pengurusan izin di BPMPPT? Hajamuddin mengaku, biaya pengurusan izin yang dipasang pihaknya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Misalnya, biaya untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), biaya yang dikenakan disesuaikan dengan luas lahan maupun bangunan yang akan dibangun. 

‘’Kalau biaya dikita itu antara Rp 300 ribu dan maksimal Rp 1,5 juta. Tapi kalau pengurusannya lewat calo, pasti biayanya akan membengkak. Karena pemohon yang butuh izin tersebut juga dipastikan harus membayar jasa calon,’’ tandasnya.

Banyaknya pengusaha yang menggunakan calo atau pihak ketiga dalam proses pengurusan izin ini diakuinya sempat menjadi presden buruk bagi instansi yang dia pimpin. 

‘’Karena ulah para calo ini, nama baik kita yang rusak. Karena diluar, yang berkembang itu orang dinas yang meminta biaya besar. Padahal biaya resminya tidak terlalu tinggi,’’ sebutnya.

Seperti diketahui, pengurusan IMB Alfamart misalnya, hampir semua proses tersebut dilakukan pihak ketiga. Kondisi ini bahkan sempat dikeluhkan pengusaha tersebut saat bertemu dan menggelar dialog dengan bupati Sumbawa Barat beberapa waktu lalu. 

‘’Iya, memang benar, mereka (pengusaha) sempat mengeluhkan biaya perizinan yang cukup tinggi. Tapi kalau khusus dikita semuanya disesuaikan dengan aturan yang ada,’’ tegas Kepala Disperindagkop dan UMKM, Lalu Azhar belum lama ini. 

Menurutnya, jika proses pengurusan tersebut dilakukan melalui jalur resmi, kemungkinan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal. 

‘’Kalau mau itu urus sendiri, jangan lewat calo. Karena pasti nanti biayanya akan membengkak,’’ harapnya.(far/r8)

Konsultan Pengawas Proyek Digarap Polisi

*Kasus Pembangunan Pasar Batu Rotok

SUMBAWA - Penyelidikan terkait pembangunan pasar tradisional Batu Rotok terus berlanjut. Setelah melakukan pemanggilan guna klarifikasi terhadap mantan pejabat Bappeda Sumbawa, Polres Sumbawa kembali melayangkan panggilan. Kali ini, giliran Konsultan Pengawas pembangunannya dipanggil, Sabtu pekan lalu.

Dari pantauan di lapangan, yang bersangkutan dipanggil oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Sumbawa untuk dimintai klarifikasi seputar pembangunan pasar tradisional Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh. Diketahui, konsultan pengawas tersebut bernama Ir H Peter Frans, dari PT Ciria Jasa Engineering Consultant. 

Adanya klarifikasi ini ini dibenarkan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetiyo. Dalam hal ini, keterangan konsultan tersebut akan disingkronkan dengan keterangan saksi lain yang diperiksa sebelumnya. Rencananya, sejumlah pihak terkait lainnya akan dipanggil guna dimintai klarifikasi mengenai pembangunan pasar tersebut. 

Dijelaskan lebih lanjut, Tri, akrab perwira ini disapa mengaku masih akan melakukan gelar perkara untuk menentukan ada dan tidaknya unsur pidana. ''Menurut informasi yang kami peroleh memang ada yang mengarah. Tapi untuk masalah korupsi kita harus berbicara data dengan melihat dokumen yang telah dikantongi," ujarnya kepada wartawan. 

Seperti diberitakan pembangunan pasar di Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh ini merupakan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang diluncurkan melalui Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) atau lebih dikenal dengan program Bedah Desa. Pembangunan Pasar Desa di Batu Rotok ini menghabiskan dana sebesar Rp 548 juta yang pengerjaannya dilakukan CV Lampui Jaya dengan masa pengerjaan 75 hari kalender dari 1 Oktober hingga 14 Desember 2014. 

Namun, pasar yang selesai dibangun Desember 2014 lalu ini sudah dalam keadaan rusak. Sebagian fisik bangunan tersebut hancur, padahal sejak selesai dibangun belum pernah digunakan. Dalam hal ini, diindikasikan pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi. (run/r8)

APK Paslon Tumbang

Ilustrasi APK. Foto : hetanews.com 

TALIWANG - Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang komisi pemilihan umum (KPU) Sumbawa Barat tumbang.

Salah satu APK yang tumbang itu berada dijalur menuju Kecamatan Brang Rea, tepatnya di Desa Sapugara Bre. Ditempat ini, salah satu APK pasangan calon roboh. 

Ketua KPU Sumbawa Barat, Khaeruddin SE dikonfirmasi kemarin tidak membantah adanya sejumlah APK pasangan calon yang tumbang. Kendati demikian, Heru demikian disapa mengaku semua APK yang tumbang ini sudah dipasang kembali. 

‘’Saya sudah perintahkan pihak sekretariat untuk segera memasang kembali APK yang tumbang. Bukan hanya dijalur menuju Kecamatan Brang Rea, dalam kota Taliwang juga ada APK yang tumbang,’’ katanya.

Penyebab tumbangnya APK ini lebih disebabkan karena persoalan cuaca. Angin kencang yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir menjadi penyabab utama tumbangnya alat peraga yang dipasang pihaknya. ‘’Ini murni karena angin. Sejauh ini kami tidak melihat ada penyebab lain, apalagi dikaitkan dengan suasana politik saat ini. Itu sama sekali tidak ada kaitannya,’’ tegasnya.

Heru mengaku saat ini seluruh APK yang sudah diterima KPU sudah disalurkan kemasing-masing lokasi pemasangan APK yang sudah ditentukan sebelumnya. Dia menjamin, seluruh APK ini sudah terpasang hingga akhir pekan ini. ‘’Begitu APKnya kami terima dari percetakan kami langsung drop kemasing-masing titik yang sudah ditentukan untuk segera dipasang,’’ janjinya.

Disisi lain, Heru berharap kepada masyarakat Sumbawa Barat untuk bisa bersama-sama mengawasi APK yang dipasang KPU. Menurutnya, jika menemukan adanya APK yang tumbang diharapkan untuk segera dilaporkan kepada petugas setempat. ‘’Kita bersama-sama mengawasi dan menjaga APK ini. Karena bagaimanapun, APK yang dipasang ini merupakan salah satu alat untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada nanti,’’ tambahnya. (far/r8)